Terlibat Pembelian UPS, Pejabat di Dinas Pendidikan Diperiksa BPKP

Nur AzizahPerangkat penambah daya (UPS) di SMAN 78 Jakarta Barat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menjalani pemeriksaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, hari ini Senin (2/3/2015). 

Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penggelembungan proyek pengadaan alat perangkat penyedia daya listrik atauuninterruptible power supply pada tahun 2014. 

Menurut informasi, mereka yang diperiksa adalah para pejabat yang menempati sejumlah posisi di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat saat berlangsungnya pengadaan barang. 

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman membenarkan informasi tersebut. "Terkait UPS 2014 sedang ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan dan pendalaman oleh BPKP," kata dia kepada Kompas.com. 

Dalam kesempatan terpisah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun mengatakan, tujuan dilakukannnya pemeriksaan adalah guna mengklarifikasi harga UPS yang dianggap tidak wajar. 

"Bagaimana perencanaannya, bagaimana penganggarannya, bagaimana pemanfaatannya, latar belakang kebutuhan ini, sampai spesifikasi (alat), itu sedang diperiksa BPKP," ujar Lasro, pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat itu. 

Total ada 49 unit UPS yang dibeli pada tahun anggaran 2014. Kini alat tersebar di sejumlah sekolah menengah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, dengan rincian 25 sekolah di Jakarta Barat dan 24 sekolah di Jakarta Pusat. 

Adapun total anggaran yang dihabiskan untuk membeli alat tersebut adalah senilai Rp 330 miliar. Dengan rincian harga Rp 5,8 miliar per unit.