Soal APBD 2015, DPRD balas lapor balik Ahok ke Bareskrim & KPK

Merdeka.com - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Sangaji mengatakan, pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa siang besok. Pertemuan tersebut menanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait RAPBD 2015 yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kita akan ke Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan tentang RAPBD kepada Mendagri yang dikirim Ahok itu asli apa palsu," kata Ketua Hak Angket, Mohamad Sangaji, di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (2/3).

Selain itu, dia mengatakan, pihaknya juga akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri, pekan depan. Pihaknya akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen, penyuapan terhadap DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun.

"Ada beberapa laporan yang kita laporkan, pertama tentang pemalsuan dokumen. Kedua tentang penyuapan terhadap lembaga DPRD DKI Jakarta, sebanyak 12,7 triliun. Oknumnya akan kita sampaikan di KPK dan Bareskrim," katanya.

Dia menjelaskan, penyuapan DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun berbentuk tanah, alat kesehatan, dan alat proyek pembangunan. Penyuapan tersebut dicantumkan dalam RAPBD tahun 2015.

"RAPBD tahun sekarang 2015, termasuk dengan pemalsuan dokumen termasuk kita ke Mendagri untuk kita minta dokumen itu. Kemudian Senin depan kita lapor ke Bareskrim dan KPK tentang penyuapan tentang dokumen palsu," jelasnya.

Dia menjelaskan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada KPK dan Bareskrim berupa bukti penyuapan, dokumen palsu dan pencemaran nama baik.

"Kami dibilang lembaga rampok, maling segala macam, ada tiga macam yang kami bawa ke Bareskrim dan dua kita bawa ke KPK," ujarnya.

Merdeka.com - Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI mencabut hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pencabutan hak angket dari partai Nasdem bukan hasil lobi.

"Nggak ada hasil lobi, masing-masing partai saja mutusin. Makanya saya bilang, beberapa temen ada yang bilang sama saya. Kenapa si kamu kenal semua parpol nggak ada yang kamu temuin, habis kamu menuduh saya akan melobi parpol untuk membatalkan angket," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).

Dia menilai lobi-lobi terhadap partai politik untuk membatalkan hak angket tak perlu. Sebab dia tak merasa bersalah dalam memutuskan APBD 2015.

"Saya malah meminta ke semua Parpol untuk jangan melakukan pembiaran dong sama fraksi DKI nyolong Rp 12,1 triliun," ujarnya.

Menurut dia, pencabutan hak angket partai Nasdem bukan pengaruh dari laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru bila dia berhasil menerapkan e-budgeting akan mempunyai dampak pengaruh kepada kepala daerah lainnya.

"Justru kalau saya berhasil lakukan ini, ini akan membawa dampak ke seluruh Indonesia e-budgeting, dan ini yang mau pak Jokowi," tukasnya.

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi langkah Partai NasDem yang mencabut hak angket. Ahok mengatakan, Partai NasDem telah melakukan hal benar dengan mencabut hak angket.

"Saya kira NasDem itu yang betul ya. Kenapa dibuat angket, DPRD menuduh kami memalsukan APBD, sedangkan kami mengatakan yang memalsukan itu mereka (DPRD)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).

Dia mengatakan, fraksi-fraksi di DPRD DKI harus mengikuti Partai NasDem yang mencabut hak angket. Sebab, menurut dia, tak pantas partai politik mendukung dana siluman Rp 12,1 triliun.

"NasDem betul karena dia mendukung Rp 12,1 triliun tidak benar, dia pasti batalin angket. Angket ini mau mempertahankan versi Rp 12, 1 triliun dan menuduh versi kami yang siluman. Makanya perlu angket," katanya.

Ahok menantang jika fraksi-fraksi di DPRD DKI ingin meneruskan Hak Angket. "Makanya kalau ada parpol yang mengatakan, kami dukung angket terusin, terus juga mendukung Rp 12,1 triliun ini namanya mau injek di dua kaki bos," pungkasnya.

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut bertanggung jawab atas banyaknya dana siluman pada anggaran APBD 2014 dan 2015. Paling santer dibicarakan adalah pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta.

" Ahok dong yang tanggung jawab karena dia yang tender. SKPD kan yang mengatur itu," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (2/3).

Lulung mengatakan, tugas dan fungsi DPRD DKI adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran. Dia menegaskan, dalam kasus UPS, DPRD tidak main proyek.

"Enggak ada kan, tugas kita itu kan hak bikin perda, pengawasan dan e-budgeting. Jadi tak mungkin kita tender," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya tak pernah memasukkan proyek UPS dalam APBD 2015. Sebab, mekanisme tender sudah diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"SKPD kan yang ngatur-ngatur tender. Mana saja yang boleh ikut tender," ujarnya.