Nasdem Desak KPK Prioritaskan Penyelidikan APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com  - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penyelidikan dugaan penggelembungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kami meminta KPK untuk segera mengusut tuntas penyelidikan tentang dugaan penggelembungan dana APBD DKI Jakarta, agar polemik dana ini segera tuntas," kata Sekertaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella usai menggelar jumpa pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Nasdem mendesak pengusutan tuntas setelah menarik diri dari panitia hak angket di DPRD DKI Jakarta. "Kami mengundurkan diri dari panitia hak angket yang sebelumnya berjumlah sembilan sekarang menjadi delapan," kata Patrice.

Menurutnya, ia tidak mengetahui apakah partai-partai lain akan mengikuti jejak Nasdem untuk mengundurkan diri dari hak angket.

Alasan dari pengunduran diri adalah karena kasus ini sudah ditangani oleh KPK dan menurutnya tidak diperlukan lagi penggunaan hak angket.

"Hak angket 'kan merupakan hak meminta penyelidikan, sedangkan KPK juga melakukan penyelidikan, jadi kami tidak ingin ada dualisme penelusuran," ujarnya.

Panitia hak angket tersebut dibuat karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan kejanggalan di Anggaran Belanja dan Penerimaan Daerah (APBD) ibukota periode 2012-2015 ke KPK.

"Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun. Mereka pun waktu membuat angka ini pun salah. Meng-crop-nya pun salah. Kita juga akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lakukan audit juga untuk yang 2015, yang 2014 sedang dilakukan audit, kalau (APBD) 2012-2013 sudah ada auditnya," kata Gubernur Ahok.

Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut sebagai "dana siluman" yang antara lain untuk membeli UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp 4,2 miliar. Basuki pun tidak setuju dengan hal itu sehingga mengirimkan konsep APBD versi pemda ke Kemendagri

DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, pun menggunakan hak angketnya pada Kamis (26/2). Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta secara resmi mengajukan hak angket kepada Basuki.

DPRD akan membentuk tim investigasi untuk penyelidikan masalah tersebut.