Kenapa Ahok Juga Laporkan RAPBD Versi DPRD 2015 ke KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku melaporkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012, 2013, 2014; serta Rancangan APBD (RAPBD) 2015 dan versi DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Basuki menjelaskan alasan melaporkan dokumen RAPBD 2015 ke KPK, meski belum ada delik pidana pada anggaran tersebut. 

"Makanya saya butuh dokumen APBD yang tahun 2015 ke KPK untuk membuktikan ini ada permainan mereka (DPRD), yang selalu memaksa eksekutif (untuk memasukkan anggaran)," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (13/3/2015). 

Jika Basuki melaporkan APBD 2012, 2013, dan 2014, maka kemungkinan besar hanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang nantinya akan terjerat hukum. Pasalnya, penyusunan anggaran pada tahun itu belum menggunakan e-budgeting.  

Menurut Basuki, anggota DPRD kerap mengancam SKPD. Jika SKPD tidak mau menuruti perintah DPRD, maka DPRD tidak akan mengesahkan APBD. 

Hal ini pula yang menyebabkan pengesahan APBD selalu telat dari agenda yang telah dijadwalkan. SKPD pun terpaksa memasukkan usulan DPRD itu ke dalam RAPBD agar APBD dapat segera disahkan. Namun ketika APBD sudah disahkan, anggota DPRD langsung "angkat tangan" jika instansi hukum menemukan anggaran siluman. 

"Dulu ingat enggak anggaran truk sampah hilang (di APBD) dan mereka (DPRD) enggak mau mengaku? Sekarang mereka enggak bisa enggak mengaku lagi. Sekarang sudah terang-benderang. DPRD menyatakan ada dua versi (APBD), menarik kan ini? Dulu APBD tahun 2012, 2013, 2014 hanya ada satu versi, versi Pemprov DKI, ini menarik. Tinggal masyarakat hitung (APBD) versi mana yang paling korup, dan punya siapa," kata Basuki.  

Apakah itu berarti Basuki akan menjerat anggota DPRD DKI periode terdahulu, 2009-2014? "Pasti. Saya juga mau penjarakan (anggota DPRD) yang main (anggaran) lagi, biar selesai," kata Basuki.