Jokowi Geleng-geleng Kepala Saat Ditanya Pelimpahan Kasus BG ke Kejagung

Jakarta - Sejumlah pihak menyayangkan pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Presiden Jokowi dinilai tak memenuhi harapan publik dalam konflik KPK dan Polri tersebut.

Apa tanggapan Jokowi soal pelimpahan kasus kepala Lemdikpol Polri tersebut? Saat ditanya wartawan, ketika berkunjung ke ruang wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/3/2015), Jokowi memilih tidak komentar. 

Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang hanya menggelengkan kepalanya memberi isyarat tak mau berkomentar. Dia kemudian mempersilakan wartawan untuk menanyakan hal lain.

Kemudian Jokowi keluar dari ruang wartawan dan kembali masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan. Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno menumpang mobil golf yang disediakan. Sementara sejumlah staf dan paspampres mengikutinya dari belakang.

DPP Partai NasDem memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menghentikan penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Menyambut instruksi itu, Fraksi NasDem DPRD DKI patuh.

"Kenapa harus repot-repot hak angket, padahal lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK sudah berjalan?" kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, di Kantor DPP NasDem, Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Menurut Bestari, hak angket sudah tak perlu lagi digunakan. Sebab, proses hukum menyelidiki APBD sudah akan dilakukan. Seperti diketahui, Ahok sendiri sudah melaporkan soal 'dana siluman' dalam APBD DKI ke KPK.

"Jadi tidak perlu lagi (hak angket), tidak perlu tumpang tindih karena ada dualisme hukum yang berjalan," kata Bestari.

DPP Partai NasDem juga meminta maaf kepada rakyat Jakarta apabila pengguliran hak angket itu mengganggu proses pembangunan. NasDem berharap agar pihak-pihak yang berseteru bisa duduk dalam satu meja membahas jalan terbaik mengakhiri polemik APBD DKI itu. Kekisruhan harus segera diakhiri.

"Meminta maaf atas terngganggunya fungsi pelayanan atas kekisruhan masalah ini, dan mengganggu proses pembangunan. Hak angket harus segera diakhiri. Meminta seluruh Fraksi NasDem agar mematuhi dan menghormati keputusan Partai NasDem," kata Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.

Lebih lanjut, Bestari menyatakan hak angket yang masih digulirkan sebagian besar fraksi di DPRD DKI tak bermaksud untuk memakzulkan Ahok. Dengan mundurnya NasDem dari barisan pro angket melawan Ahok, kini hanya ada delapan fraksi yang masih mendukung penggunaan hak investigasi itu. NasDem memiliki 5 anggota DPRD DKI.

Panitia angket DPRD DKI Jakarta mengklaim menemukan bukti ada upaya penyuapan ke DPRD oleh eksekutif terkait RAPBD 2015. Panitia angket menyebut ada anggaran Rp 12,7 triliun yang bertujuan untuk menyuap anggota DPRD‎. Bagaimana tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah?

"Dari mana? Ini bukan sogok menyogok, kita punya kewajiban. Mereka punya fungsi budget bukan hak budget. Kita minta dikontrol," ujar Saefullah saat ditemui di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Sebelumnya, Ketua Panitia Angket Ongen Sangaji menyebut dewan menemukan bukti rancangan anggaran Rp 12,7 triliun yang dibuat Pemprov DKI untuk menyuap DPRD. Namun belum diketahui tujuan penyuapan itu, apakah terkait pengadaan atau proyek di Pemprov DKI Jakarta.

"‎Alat bukti penyuapan itu ada berupa hard copy dan soft copy yang kita miliki di anggaran yang akan dimasukan ke RAPBD 2015," kata politikus Hanura itu di kantor dewan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari ini.

"‎Berbentuk barang seperti alat berat, tanah, alat kesehatan dan kendaraan. APBD versi Pak Gubernur," imbuhnya.

Jauh sebelum ini juga Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus juga sempat mengatakan pihaknya 'disogok' oknum Pemprov senilai Rp 12 triliun untuk memuluskan APBD yang diajukan Pemprov.


Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam melawan 'begal' APBD 2015 semakin deras mengalir. Jika sebelumnya netizen ramai, maka kini giliran para selebritis yang tergabung dalam relawan Salam 2 Jari memberi dukungan.

Dukungan terkini datang dari Abdee 'Slank' Negara. Dia terlihat datang ke Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015) malam. Hendak bertemu dengan Ahok, namun sayang niatnya menyampaikan dukungan langsung harus kandas lantaran Ahok sudah meninggalkan kantornya.

"Belain orang yang ingn memberantas korupsi," ujar Abdee singkat saat dikonfirmasi wartawan perihal kedatangannya tersebut.

Mengenakan jas berwarna biru tua, personel Slank itu tampak seorang diri. Namun ia mengatakan dukungan tak hanya darinya namun artis lain juga disebutnya mendukung langkah Ahok untuk mengungkap 'mafia anggaran siluman' APBD 2015 yang mencapai Rp 12,1 triliun.

"Ada beberapa teman yang mengatur untuk pertemuan membahas persoalan beberapa isu yang terjadi belakangan ini. Soal hak angket dan lain-lain," lanjutnya.

Salah satu nama yang ia sebut adalah Olga Lydya. Abdee mengatakan dukungan artis-artis ini merupakan inisiatif mereka secara pribadi karena kagum dengan keberanian dan kegigihan Ahok dalam mewujudkan nilai transparansi.

"Saya sebenarnya balik bertanya kenapa DPRD mengajukan hak angket?‎ Saya nggak punya kapasitas untuk menentukan siapa yang salah siapa yang nggak, tapi dari apa yang kita baca dari media bahwa permasalahan soal perbedaan anggaran yang jadi masalah," kata Abdee.

"Saya pengen tahu juga sejauh apa, kita lagi coba pelajari. Ini salah satu alasan kenapa saya ada di sini, pengen lebih terang aja soal ini. Buat kita yang melihat track record Ahok selama ini, kita menganggap dia sebagai pejuang anti korupsi yang berani mencoba mereformasi birkorasi agar lebih transparan, nggak gampang dikorupsi. Selama dia melakukan ini dan kita akan mendukung terus," sambungnya.

Dukungan yang sudah digalangnya berupa pengumpulan petisi tanda tangan dari kalangan artis ibu kota untuk Ahok. Dia melihat warga Jakarta sekarang banyak yang 'melek' dan bisa melihat kebenaran di depan mata.

"Petisi sudah beberapa, sudah banyak petisi kan sudah dilakukan. Petisi 'Save Ahok' dan banyak seniman-seniman yang terlibat. Kalau misalnya itu dibutuhkan harus berdiri di depan Balai Kota untuk memerangi korupsi, kita akan berdiri di sini," tutup Abdee.