Diminta Cabut Dukungan, Anggota Fraksi Nasdem Tetap Jadi Panitia Hak Angket Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara panitia hak angket yang juga anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI, Inggrad Joshua, menyatakan tetap menjadi panitia hak angket. Padahal, DPP Partai Nasdem telah memerintahkan anggotanya untuk keluar dari kepanitiaan hak angket.

"Saya diangkat (menjadi panitia) dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan dan diputuskan di dalam rapim," ujar Inggrad di Gedung DPRD DKI, Senin (2/3/2015). [Baca: Fraksi Nasdem DPRD DKI Diperintahkan Cabut Hak Angket kepada Ahok]

Inggrad mengatakan memilih tetap menjadi panitia hak angket karena kecewa penyusunan APBD tidak berjalan sesuai prosedur. Menurut dia, hak angket merupakan cara untuk membuktikan pihak mana yang salah.

Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI. 

Atas sikapnya ini, Inggrad menyatakan siap apabila ia mendapat sanksi dari partai. Hal ini karena Inggrad merasa telah melakukan hal yang benar. Dia pun tidak khawatir jika disebut melakukan pembangkangan.

"Saya siap menerima sanksi apa pun juga sepanjang untuk berbicara kebenaran, saya siap menerima sanksi apa pun," ujar Inggrad. "Yang jelas saya (masih) ada di panitia angket," dia menambahkan. 

Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, perintah dari DPP Partai Nasdem tidak memengaruhi proses penyelidikan hak angket. Ongen mengatakan, hal itu merupakan sikap masing-masing partai.

Sementara hak angket merupakan sikap individu anggota Dewan sehingga Ongen mengatakan dukungan terhadap hak angket ini masih bulat, yaitu 106 anggota. "Tetap 106, tidak ada yang berubah," ujar Ongen.