Akui Kecele dengan DPRD, Ahok Mengadu ke Wapres Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menyampaikan kelemahan penggunaan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (23/3/2015) siang, untuk mengklarifikasi tudingan yang diarahkan kepadanya perihal keinginannya untuk menerbitkan pergub. 

Basuki menjelaskan, Pemprov DKI justru memperjuangkan penerbitan Perda APBD 2015. "Kata Pak Wapres, saya yang enggak mau perda. Saya bilang, 'kata siapa Pak?' Saya siapkan dua (lampiran Rapergub APBD-P 2014 dan Raperda APBD 2015). Saya saja kecele (sama DPRD)," kata Basuki di Balai Kota.  

Menurut Basuki, JK mengatakan bahwa DPRD keberatan menerbitkan Perda APBD 2015 karena sikap Basuki yang tidak sopan. JK pun memberi nasihat kepada Basuki. 

JK berpesan agar Basuki tetap tegas dan keras, tetapi jangan kasar. Diberi pesan itu, Basuki meminta maaf atas sikap-sikapnya selama ini. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, "bahasa toilet" yang sempat diucapkannya saat wawancara langsung dengan Kompas TVbeberapa waktu lalu itu sudah menjadi bahasa yang paling sopan. Sebab, ia mengaku sudah gerah melihat berbagai tingkah pejabat.

"Sebenarnya beliau telepon pagi-pagi kan sudah kenal baik. Beliau tanya, 'Sebenarnya ada apa sih (di DKI)?' Beliau kan tahu saya orang politik karena dari DPRD, Bupati Belitung Timur, dan DPR. Ya saya cerita. Beliau bilang, 'Gimana kalau ceritanya di kantor saja?' Ya sudah, jadwal saya kosongnya sore, dan ternyata beliau undang Mendagri juga," kata Basuki.  

Selain mengundang dia dan Mendagri Tjahjo Kumolo, Wapres JK juga mengundang DPRD pukul 16.30 WIB ini. Basuki berharap ada keputusan baik dari pertemuan JK dengan DPRD. 

Sebab, DKI masih memiliki waktu hingga pukul 00.00 untuk menyerahkan keputusan pergub APBD-P 2014 atau perda APBD 2015 kepada Kemendagri. 

"Jadi, maksud Wapres, siapa tahu (DPRD) masih bisa dibujuk untuk perda. (Melobi) itu ilmunya Pak Wapres, yang penting Pak Wapres sudah tahu substansi (usulan siluman) Rp 12,1 triliun tidak dimasukkan (ke dalam RAPBD DKI 2015). Tinggal tanda tangan Ketua (Banggar), Wakil Ketua, dan fraksi," kata Basuki.