Sebut Pemilu di Indonesia seperti di Negara Totaliter, Prabowo Sakiti Rakyat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan Prabowo Subianto soal pelaksanaan pemilu di Indonesia yang penuh kecurangan dan bahkan menyebut layaknya kondisi di negara fasis dan komunis dianggap tidak elok. Prabowo bahkan menyakiti rakyat Indonesia yang telah memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Rasanya tak elok dan sangat menyakitkan bila kemudian NKRI yang kita cintai disebut sebagai negara totaliter, fasis, dan komunis, bahkan disebut lebih jelek dari Korut. Ingat KPU itu produk rakyat Indonesia, produk kita bersama, bukan produk fasis dan komunis," ujar politisi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, dalam siaran pers, Rabu (6/8/2014).

Dia pun mengingatkan bahwa NKRI dibangun, direbut, dan diperjuangkan oleh para pahlawan dengan tetesan darah dan nyawa mereka. Hasanuddin bahkan mengungkapkan Prabowo juga yang telah ikut andil dalam mempertahankan NKRI. Demikian pula dengan Presiden SBY yang telah berusaha mempertahankan kemerdekaan.

Hasanuddin mengaku miris dan menyesalkan pernyataan Prabowo dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi siang tadi. Menurut dia, persoalan pemilu dengan segala permasalahannya bisa saja terjadi pada era demokrasi seperti sekarang ini.

"Tapi, tentu selalu ada solusinya, antara lain melalui MK sebagai lembaga hukum yang sah di Republik ini. Kita sebagai warga negara harus saling menghormati proses hukum itu. Bangsa Indonesia siapa pun di dalamnya harus menghormati dan tunduk pada keputusan MK nantinya," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta semua pihak memberi waktu bagi MK untuk bekerja. Dia juga mengajak agar semua pihak menggunakan kearifan dan keikhlasan serta jiwa kenegarawanan.

"Kepentingan negara dan bangsa adalah segala-galanya dan harus lebih diutamakan dari kepentingan dan kekuasaan pribadi," imbuh Hasanuddin.

Sebelumnya, Prabowo merasa tersakiti dengan proses Pemilu Presiden 2014. Prabowo menuding adanya praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya dalam sidang perdana di MK, Rabu. Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Juli lalu.

Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan pasangan lain memperoleh suara 100 persen. Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Namun, belakangan dia meralatnya.

"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita, ada yang 100 persen. Ini luar biasa, hanya terjadi di negara totaliter, fasis, dan komunis," katanya.

Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo. 

"Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif," kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014). 

Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

"Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya," ujarnya. 

Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo. 

"Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok," ujarnya. 

Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud. 

Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.