Sekarang lain, Soal Dana Rp 12,1 Triliun di APBD DKI, M Taufik: Ini Sah

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersoalkan adanya dana 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun di APBD DKI 2015. Terdiri dari Rp 4,2 miliar untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), sisanya untuk pembelian sejumlah alat yang belum mendesak.

Disebut 'siluman' karena Pemrov DKI Jakarta merasa tak pernah memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dan alat-alat lainnya. 

Sementara menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran itu sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.

"Sudah dibahas bersama SKPD. Ini sah. Tapi RAPBD ini yang nggak dibawa Ahok ke Kemendagri," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Soal UPS seharga miliaran rupiah itu sendiri, Taufik menyatakan hal itu bisa saja tergantung spesifikasi gensetnya. Bisa saja gensetnya memang berspesifikasi bagus. Namun Taufik mengaku tak tahu soal harga yang menyebabkan anggaran UPS itu menjadi miliaran rupiah.

"Kalau soal harga nggak tahu. Tapi tergantung, kalau gensetnya berjenis tanpa bunyi bagaimana? Kan ada genset yang tanpa bunyi itu," kata Taufik.

Yang jelas, anggaran itu sudah disetujui DPRD lewat rapat bersama SKPD terkait. Namun RAPBD yang sudah final ini justru bukan yang dibawa Ahok ke Menteri Dalam Negeri.


Ada anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 Triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Perincian dana tersebut adalah; Rp 4,2 miliar untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply(UPS), sisanya untuk pembelian sejumlah alat yang belum mendesak keperluannya.

Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut. Khususnya pada pengadaan UPS yang mencapai Rp 4,2 miliar, sehingga memang perlu ditelisik. 

"Ya nggak normal itu barang," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Maka, Prasetyo mendukung hak angket untuk menyelidiki anggaran dalam APBD DKI 2015 itu. Menurutnya, pihak eksekutif juga harus menolak bila ada anggaran aneh yang masuk APBD. (baca juga: Demi Dana UPS Rp 12,1 Triliun, DPRD DKI Ngotot Ajukan Angket untuk Ahok) 

Nyatanya, APBD dengan 'anggaran siluman' itu juga disetujui setelah DPRD rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat eksekutif. "Makanya saya menggunakan hak angket," kata Prasetyo.

Maka untuk memastikan bagaimana bisa anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu muncul, SKPD yang ikut membahas anggaran itu perlu dicari.‎

"Kalau pembahasan eksekutif dengan legislatif terjadi seperti itu (anggaran siluman muncul), ya seharusnya eksekutif tolak dong, cari dong SKPD-nya," ujar Prasetyo.‎

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, M Taufik angkat bicara terkait misteri dana 'siluman' di APBD DKI tahun 2015. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersoalkan APBD yang belum selesai dibahas oleh DPRD. 

Menurut Taufik, DPRD masih akan menyempurnakan Rancangan APBD 2015 dengan membahas bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. 

"‎Gubernur menyampaikan yang satu ini (RAPBD) yang belum dibahas. Ini namanya penipuan," kata Taufik di Kantornya, Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

DPRD sebelumnya menyerahkan ‎dua draf kepada Ahok untuk dikirim ke Mendagri, satu draf belum final, dan satu draf final. Namun Ahok menyerahkan yang belum selesai.

"Awalnya (sebelum diserahkan ke Ahok), karena ini bersifat bonggolan besar, maka rapat kerja komisi bersama SKPD, terumuskan hasilnya program untuk 1 tahun. Dibawa ke Banggar, diparipurnakan 27 Januari 2015‎," tutur Taufik.

Menurut Taufik, APBD yang dipermasalahkan Ahok itulah justru APBD yang final, alias telah melalui perubahan setelah rapat dengan SKPD.

Ada dana 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta. Disebut siluman karena tak jelas pihak yang menyelipkan anggaran tersebut ke dalam APBD DKI. 

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kaget dengan masuknya dana Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI 2015. Apalagi dana tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan sejumlah alat yang belum mendesak.

Ahok merasa tidak pernah mengalokasikan dana sebesar itu dalam APBD DKI 2015. Bagi mantan Bupati Belitung Timur itu, dana Rp 12,1 triliun lebih baik dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan ketimbang pengadaan UPS. 

"Sebetulnya saya dan DPRD nggak ada masalah kok selama saya mau terima Rp 12,1 triliun dimasukkan ke dalam APBD. Nggak ada yang mau ribut sama saya pasti. Cuma hati nurani saya nggak enak. Ini Rp 12,1 triliun banyak loh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/2/2015).

Penggunaan dana sebesar Rp 12,1 triliun itu adalah; Rp 4,2 miliar untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), sisanya untuk pembelian sejumlah alat yang belum mendesak keperluannya. 

Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut. Khususnya pada pengadaan UPS yang mencapai Rp 4,2 miliar, sehingga memang perlu ditelisik. Apalagi alokasi dana tersebut sudah disetuji oleh DPRD dan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan bawahan Ahok. 

Menurut Prasetyo untuk memastikan bagaimana bisa anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun itu muncul, SKPD yang ikut membahas anggaran itu perlu dicari.‎

"Kalau pembahasan eksekutif dengan legislatif terjadi seperti itu (anggaran siluman muncul), ya seharusnya eksekutif tolak dong, cari dong SKPD-nya," ujar Prasetyo.‎

Maka, Prasetyo mendukung hak angket untuk menyelidiki anggaran dalam APBD DKI 2015 itu. Menurutnya, pihak eksekutif juga harus menolak bila ada anggaran aneh yang masuk APBD. 

Lalu siapa sebenarnya yang memunculkan dana sebesar Rp 12,1 triliun di APBD DKI tahun 2015?