PPP, Hanura, Golkar, PKB, NasDem Satu Suara di Paripurna: Hak Angket untuk Ahok

Jakarta - PPP, Hanura, Golkar, PKB, dan NasDem sudah satu suara. Bersama partai-partai lainnya di DPRD DKI dalam rapat paripurna mengajukan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok. Anggaran APBD 'siluman' Rp 12,1 T yang tak disetujui Ahok menjadi penyebab.

"Hadirin yang kami muliakan, secara ringkas Fraksi PPP DPRD DKI sangat sangat menyetujui usulkan hak angket. Dilaksanakan dan tidak ada kompromi sedikitpun dalam hak angket ini, Allahu Akbar," terang anggota Fraksi PPP di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih dalam rapat paripurna, Kamis (26/2/2015).

Tak hanya PPP, Fraksi lainnya yakni Hanura juga menyampaikan hal yang sama. Mereka sepakat menggulingkan Ahok.

"Kami Fraksi Hanura, beberapa hari lalu kami rapat fraksi. Semua anggota Fraksi Hanura menyetujui diadakan hak angket. Sebagai keseriusan kami. Kami usulkan jadi panitia hak angket: M Sangaji, H Sariufudin, Fahmi Zulfikar Hasibuan," terang fraksi Hanura yang diwakili Farel Silalahi.

Apa yang disampaikan Fraksi Hanura dan PPP juga diamini fraksi lainnya. Golkar, PKB, dan Nasdem juga ikut mengajukan hak angket untuk Ahok.

"Setelah mendengar, melihat, mengamati, mencermati perjalanan Pak Gubernur. Pak Basuki T Purnama selama memimpin Provinsi DKI, Partai Golkar berkesimpulan, untuk mengajukan hak angket," ujar dari Fraksi Golkar Ramli Muhammad.

"Pembangunan harus segera bergulir. Demi tekad ini, walaupun di titik-titik terakhir, PKB menyatakan secara lanjutkan hak angket ini," tegas Mualif dari Fraksi PKB.

‎Satu persatu fraksi menyampaikan pandangan atas usul hak angket dalam rapat paripurna DKI Jakarta. Tak terkecuali Fraksi PDIP yang lantang mendukung bergulirnya hak angket tersebut.

"Fraksi PDIP dengan bulat menyatakan persetujuannya terhadap hak angket!" kata juru bicara Fraksi PDIP Gembong Warsono (PDIP) dengan lantang saat membacakan sikap fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2014).

Saat membacakan itu, beberapa anggota DPRD DKI tampak bertepuk tangan, begitu juga pengunjung paripurna yang duduk di bangku bagian belakang. PDIP menjadi fraksi pertama yang membacakan pandangan.

Senada dengan PDIP, Fraksi Gerindra yang mendapat giliran kedua juga menyatakan dukungannya terhadap hak angket yang diusulkan gara-gara masalah APBD DKI.

"Fraksi Gerindra menyetujui hak angket dilanjutkan. Besar harapan kami dewan menyetujui dan memutuskan," ucap juru bicara Fraksi Gerindra Abdul Ghoni. 

‎Begitu juga dengan fraksi lainnya yang menyatakan persetujuannya agar digulirkan hak angket. Dalam pembukaan paripurna, ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut hak angket untuk menyelidiki kebijakan gubernur yang dianggap menyimpang.

"Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis dan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan perundang-undangan," papar Pras.

"Dewan memandang perlu melangsungkan hak DPRD tersebut untuk mencari titik simpul agar dewan maupun gubernur harus dapat melaksanakan amanat konstitusi ini secra benar," imbuh politisi PDIP itu.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa‎ (PKB) DPRD DKI ikut menandatangani hak angket yang akan diajukan dalam rapat paripurna hari ini. Meski last minute, PKB rupanya terang-terangan meneken hak angket untuk menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Gubernur DKI.

‎"Kalau memang ke sana (lengserkan Ahok), kenapa tidak? Ini baru angket, 100 persen bulat mendukung hak angket bergulir," kata ‎Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI Muallif ZA‎ sebelum paripurna di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Muallif mengatakan,‎ keputusan fraksinya yang beranggotakan 6 orang menandatangani hak angket sudah dikaji sangat lama, hal itu bukan semata-mata karena urusan APBD DKI yang dipahami berbeda antara DPRD dengan Ahok.

"Kita partai perlu kajian mendalam dan komprehensif sampai kita istikharah untuk pilihan ini, akhirnya diputuskan dalam rangka perubahan yang lebih baik," ujarnya. Istikharah dalam umat Islam adalah salat memohon petunjuk untuk dua perkara sulit yang harus dipilih.

Lalu apa alasan ingin melengserkan Ahok? 

"Banyaklah. Pertama, penyerapan‎ tahun 2014 hanya 40 persen, itu sudah jelas. Kedua, kita ini kan ada hak budgeting, ini tidak dihargai oleh eksekutif," jawab Muallif.

"Kalau masalah APBD masih proses, hanya miss komunikasi dan koordinasi," imbuhnya menerangkan alasan hak angket kompleks.

Sementara itu, rapat paripurna yang akan membahas hak angket itu, hingga pukul 14.20 WIB belum juga‎ dimulai. Meski anggota DPRD mayoritas sudah berada di ruang paripurna.