Ketua DPRD Tak Senang Disebut Penipu oleh Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku kecewa dengan sikap Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Hal yang paling disorotinya adalah sikap Ahok yang kerap menyebut jajaran DPRD DKI sebagai penipu. 

Sebagai pimpinan DPRD, Prasetyo mengaku tidak senang dengan sikap Ahok itu. Sebab, hal itu sama saja dengan menyinggung dia. Padahal, kata Prasetyo, selama ini, ia telah cukup banyak membela Ahok. 

"Saya teman Ahok, sahabatnya Ahok, saya berjuang bersama Ahok. Sampai saya tidak kuat, saya sempat jatuh masuk rumah sakit. Tetapi, apa (yang) dilakukannya, bukan malah makin baik, tetapi malah mengatakan anggota DPRD penipu," kata Prasetyo seusai rapat paripurna pengajuan hak angket di Gedung DPRD DKI, Kamis (25/2/2015). 

Prasetyo mengatakan, sikap Ahok itulah yang kemudian membuat semua anggota DPRD DKI setuju untuk mengajukan hak angket untuk Ahok. Sebab, Prasetyo ingin membuktikan bahwa ia dan lembaganya tidak seperti yang dituduhkan Ahok. 

"Kita kan dibilang penipu. Jadi, ayo kita cari. Kita panggil SKPD-nya. Kalau memang DPRD yang salah, tangkap. Kalau PNS yang salah, tangkap PNS-nya. Jadi, jangan merasa paling hebat," ujar dia. 

Semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang menyetujui pengajuan hak angket ke Ahok. Dalam rapat paripurna pada Kamis siang, ada sekitar 91 anggota yang datang ke gedung Dewan.

Ketua DPRD: Saya Tidak Suka Etika Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa pada dasarnya ia sangat menyukai pola kerja Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun, ia mengaku sangat tidak menyukai etiket yang dimiliki oleh pria yang biasa disapa Ahok itu.

"Ingat, jabatan Ahok itu jabatan politik. Sama seperti saya. Jadi mari kita sama-sama bangun Jakarta. Saya suka pola kerja dia, tetapi saya tidak suka dengan etikanya," kata dia seusai rapat paripurna pengajuan hak angket, di Gedung DPRD DKI, Kamis (25/2/2015). 

Menurut Pras, soal etiket itulah yang akhirnya membuat semua anggota DPRD DKI mau menandatangani hak angket. Setelah etiket, baru kemudian perihal tindakan Ahok yang mengajukan draf RAPBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI. 

"Etika yang pertama. Yang kedua terkait APBD yang diajukan bukan yang disepakati dengan DPRD. Kalau paripurna sudah ketuk angkanya 100 perak, ya yang diserahkan 100 perak. Yang sudah dibahas dengan komisi-komisi di DPRD," ujar dia. 

Pras kemudian menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, DPRD DKI telah melakukan transparansi terkait anggaran. Ia menyebutkan, hal itu dapat dibuktikan dalam rapat di Badan Anggaran yang selalu terbuka untuk umum.

"Dalam rapat antara komisi dan SKPD, selalu kepala dinas harus bicara pada komisinya. Saya mencoba melakukan transparansi. Jadi ayo bangun Jakarta ibu kota negara, bukan nyari ribut dengan masyarakat, dengan DPRD," keluh dia.

Sebagai informasi, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang menyetujui pengajuan hak angket ke Ahok. Dalam rapat paripurna pada Kamis siang, ada sekitar 91 anggota yang datang ke gedung Dewan.

"Sembilan puluh satu anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna hari ini. Dengan demikian, apa pun keputusan yang diambil akan dinyatakan sah," kata Pras.