Jakarta Banjir Pengamat

Ahok Pemimpin Cekatan, tetapi Tak Bisa Berpolitik dengan Baik

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa berpolitik dengan baik. Menurut dia, pria yang akrab disapa Ahok itu seharusnya sudah tahu bahwa posisi kepala daerah pasti dekat dengan kehidupan berpolitik. 

Agus mengatakan, dengan posisi seperti itu, seseorang harus berpikir cerdas tanpa harus terseret oleh kejahatan-kejahatan terselubung. 

"Ahok harus tahu posisi kepala negara dan kepala daerah itu pasti sarat pendekatan politik. Apalagi Ahok tidak berpartai," tutur Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/2/2015). 

Agus mengakui bahwa Ahok merupakan orang yang tegas dan cekatan dalam memimpin Ibu Kota. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dia miliki dan dijaga dengan konsisten sampai saat ini. 

Namun, caranya bersikap, khususnya berkomunikasi, sering membuat orang jadi malas bekerja sama dan pada akhirnya orang lain cenderung ingin melakukan bully atau bahkan menjatuhkannya.

Menurut Agus, jika Ahok mempertahankan gaya komunikasi seperti itu, besar kemungkinan hal itu berdampak pada masyarakat.

Contoh nyatanya, ujar Agus, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015 yang masih dipermasalahkan sehingga pembangunan di berbagai aspek, seperti pendidikan, terganggu.

"Makanya, mana ada cerita legislatif dan eksekutif musuhan. Selesai Jakarta," tambah Agus. 

Dia pun menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa harus segera memutuskan APBD DKI 2015. Jika Mendagri tidak memberikan arahan dan keputusan yang jelas, maka dampaknya akan langsung dirasakan di masyarakat.

Jalan-jalan yang rusak tidak akan diperbaiki, begitu pun halnya dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) bisa terhambat pelayanannya, dan sebagainya.

Ahok Dianggap Tidak Mengerti Penanganan Banjir Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap tidak mengerti akar masalah banjir yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Pria yang kerap disapa Ahok itu pun mengingkari janji bahwa banjir di Jakarta akan surut hanya dalam waktu satu hari. 

"Yang dijanjikan dalam waktu satu hari genangan air akan hilang, bahkan kenyataannya lebih dari empat hingga lima hari air tidak hilang. Berarti kan di sini ada sistem yang tidak bekerja," ujar pengamat perkotaan, Nirwono Joga, Rabu (25/2/2015). 

Joga menilai, Basuki menganggap banjir di Jakarta sama dengan banjir tahun kemarin. Namun, kondisinya berbeda. Banjir tahun 2014 disebabkan oleh hal eksternal, seperti curah hujan yang tinggi di daerah hulu, seperti Bogor dan sekitarnya, sehingga ada banjir kiriman dan efek bulan purnama mengakibatkan rob yang cukup tinggi. 

Bahkan, Basuki menyamakan banjir di Jakarta dalam keadaan darurat apabila banjir di Kampung Pulo sudah parah. Padahal, sebut Joga, banjir beberapa waktu kemarin tidak merendam Kampung Pulo, malahan tempat lain seperti perumahan-perumahan mewah yang seharusnya jadi tempat peresapan air. (Baca: "Hadiah" 100 Hari Gubernur Ahok)

"Kampung Pulo yang biasa banjir justru aman kan. Statement Pak Ahok soal Kampung Pulo itu menunjukkan tidak bisa membedakan banjir 2014 dengan 2015," tambah dia. 

Joga menyayangkan bahwa selama 100 hari pemerintahannya, Basuki terkesan tidak berdaya menghadapi pihak developer dan perusahaan properti besar di Jakarta. Padahal, dengan maraknya pembangunan yang dilakukan terus-menerus, Jakarta semakin kehilangan daerah peresapan air. Maka, banjir Jakarta kemarin disebut Joga sebagai konsekuensi logis dari perubahan tata ruang. 

Ketegasan Basuki mengontrol pembangunan di Jakarta juga ikut dipertanyakan. Sampai kapan pembangunan akan menyasar daerah-daerah peresapan air dan sampai kapan ruang terbuka hijau (RTH) dipangkas terus-menerus? "Itu menunjukkan Pemprov DKI belum siap untuk mengatasi banjir. Kalau saya kasih nilai, cuma 6," kata Joga.

Di balik persiapan berbagai macam hal terkait penanganan banjir awal tahun ini di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat sedikit pujian soal sikap tanggap terhadap pengungsi. 

Dari sekian banyak warga terdampak banjir dan para pengungsi, laporan mengenai keluhan diketahui sedikit dibandingkan dengan banjir di tahun lalu. "Kalau yang sekarang memang lebih baik, gerak cepat terhadap penanganan pengungsi. Cukup terjamin, dan tidak banyak keluhan dari pengungsi," tutur pengamat perkotaan Nirwono Joga, Rabu (25/2/2015). 

Meskipun demikian, Joga menganggap wajar bila penanganan pengungsi dilakukan dengan baik. Wajar karena jumlah pengungsi tahun ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun yang lalu. Selain itu, para pengungsi, yang kebanyakan golongan menengah atas, bisa pindah secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan Pemprov DKI.

Daerah yang banyak terdampak banjir sendiri memang daerah-daerah yang adalah kawasan elite, seperti Kelapa Gading, Sunter, dan Grogol. Dari hal tersebut, terlihat jelas bahwa kawasan elite tersebut seharusnya merupakan tempat peresapan air yang sudah beralih fungsi menjadi permukiman.

"Jadi tidak heran. Kalau dulu korban banjir lebih banyak, kewalahan juga. Jadi yang harus ditegaskan supaya tahun depan banjir tidak parah lagi, salah satunya tegaskan pada pengembang-pengembang nakal," tutur Joga.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memasuki 100 hari kepemimpinannya dalam mengelola Ibu Kota pada Kamis (26/2/2015). Dalam 100 hari ini, Basuki dinilai kerap melontarkan gagasan-gagasan spontan yang membuat “pusing” bawahannya. 

Pengamat Kebijakan Publik, Yayat Supriatna, mengatakan, banyak gagasan baru dari Basuki yang disampaikan secara luas, tetapi belum memiliki konsep yang jelas. Hal ini, menurut dia, akan membingungkan pejabat eselon yang ada di bawahnya untuk mewujudkan gagasan tersebut. 

“Ini agak berat karena bawahannya harus tahu maunya gubernur ke mana. Beliau itu banyak mengeluarkan wacana yang spontan, ide-ide yang katakanlah impulsif,” ujar Yayat saat dihubungi, Kamis pagi. 

Ia mencontohkan, Basuki pernah melontarkan wacana kendaraan pribadi boleh masuk jalur transjakarta asalkan membayarkan retribusi tertentu. Padahal, konsep tersebut masih mentah dengan konsep implementasi yang masih belum jelas. 

“Spontanitas-spontanitas itulah yang membuat yang di bawah itu sulit mengikuti karena banyak hal-hal baru dengan dinamika yang tinggi,” kata dia. 

Menurut Yayat, Basuki juga sangat mendominasi kebijakan-kebijakan yang ada di Ibu Kota. Sehingga, kemungkinan gagasan atau kreativitas dari bawahannya belum terlalu tampak. Apalagi dengan gaya kepemimpinan Basuki yang terkesan galak dengan langsung menstafkan pejabat-pejabatan eselon yang melakukan kesalahan. Padahal, bisa jadi itu karena bawahannya akan melakukan sebuah inovasi, namun gagal. 

“Jadi ada kemungkinan, bawahan-bawahannya seperti Kepala Dinas, Camat, dan Lurah menjadi takut salah, tidak berani mengambil inisiatif besar jika belum ada arahan gubernur,” kata Yayat. 

Yayat juga menilai, ide-ide Basuki seringkali terbentur dengan peraturan-peraturan yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat. Misalnya, soal bantuan bus dari Tahir Foundation untuk mendukung kebijakan pelarangan sepeda motor di ruas jalan tertentu terbentur dengan berat bus yang tidak mencukupi aturan untuk bus tingkat. 

“Pak gubernur marah, kenapa yang lain boleh, ini tidak boleh? Jadi ada kemungkinan informasi-informasi terkait aturan ini tidak disampaikan dengan baik ke gubenur karena bawahan-bawahannya takut,” kata Yayat. 

Menurut Yayat, dibutuhkan kesabaran dan pemikiran konsep yang matang dari bawahan-bawahan untuk bisa mengimbangi Basuki. 

Indikator jelas 

Yayat mengatakan, untuk menghindari ketakutan bawahan-bawahannya dalam membuat inovasi, Basuki perlu membuat indikator-indikator yang jelas terkait kinerja. Indikator ini akan membuat penilaian terhadap bawahan menjadi objektif. 

“Dengan ada indikator yang jelas, bawahan-bawahan gubernur seharusnya bisa bekerja dengan lebih tenang dan berani membuat gagasan,” ucap Yayat. 

Menurut dia, penilaian terhadap kinerja bawahan juga perlu dibuat terbuka dan transparan. Supaya tidak ada asumsi penilaian berdasarkan subjektifitas. 

Penghargaan 

Selain bersikap tegas, di sisi lain Basuki juga perlu memberikan penghargaan bila kinerja bawahannya memang baik. “Kalau memang ada yang berpretasi seharusnya bisa diangkat dan dijadikan contoh,” kata Yayat. 

Peningkatan gaji dinilai Yayat sebagai hal yang baik untuk membuat bawahan-bawahannya semakin termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Apalagi dengan adanya tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang penilaiannya berdasarkan kualitas kinerja pegawai. 

“Dengan begitu, bawahan-bawahannya termotivasi untuk terus berinovasi supaya kinerjanya baik,” kata Yayat.