Effendi Simbolon puji SBY serang habis Jokowi

Saya kira ini tidak jadi pertimbangan dalam memutuskan atau melantik, jauh sekali beda saat pemerintahan SBY yang bisa memberdayakan aparatur. Enggak bisa pengalaman dibeli instan, maka ke depan harus memilih pemimpin yang punya track record.

- Effendi M. S. Simbolon

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) dikenal sebagai partai wong cilik yang memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Tak jarang selama sepuluh tahun menjadi partai oposisi,PDIP mengkritik keras kebijakan-kebijakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Misalnya saja, pemberian bailout pemerintah SBY pada 2009 lalu sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century menjadi bulan-bulan oleh PDIP untuk menyerang pemerintah kala itu. Ramai-ramai elite partai bersama beberapa partai lainnya juga ikut menyerang pemerintah diDPR hingga berujung pada pembentukan angket Bank Century.

Tidak hanya soal Bank Century PDIP kencang menyerang SBY saat itu. Ketika SBY menaikkan harga BBM subsidi beberapa kali selama memimpin negeri ini juga tak lepas dari bidikan PDIP untuk mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Adalah Politikus PDIP Effendi Simbolon salah satu orang yang gemar mengkritik kebijakan Presiden SBY. Effendi memang dikenal berdarah banteng dan sangat dekat dengan keluarga Teuku Umar, kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Effendi paling kencang jika soal urusan energi. Karena memang dia berada di Komisi VII DPR, komisi yang membidangi masalah energi dan sumber daya alam.

Saat SBY baru menjabat sebagai presiden untuk periode kedua tahun 2009, Effendi sudah melontarkan kritik kerasnya. Saat itu, SBY baru menunjuk sejumlah orang untuk masuk dalam Kabinet Indonesai Bersatu jilid II. Dia mengatakan, kabinet SBY harusnya diisi oleh orang-orang muda, bukan kakek-kakek dan nenek-nenek.

"Kalau dia (SBY) nakhodanya, masa pilih ABK (anak buah kapal) yang model odong-odong gitu. Apaan, kakek-kakek, nenek-nenek dipakai jadi ABK. Indonesia ini sepertinya kok tidak punya anak-anak muda terbaik," kata Effendi pada 20 Oktober 2009 lalu.

Tidak hanya itu, Effendi sempat menuding bahwa SBY tidak pro kepada rakyat saat hendak menaikkan harga BBM. Demi nama rakyat, dia menyebut jika SBY harusnya tidak menaikkan harga BBM tahun 2013 lalu.

Dia mengatakan keinginan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono serta partai pendukung di Dewan untuk menaikkan harga BBM adalah sebuah aspirasi yang tidak mewakili keinginan rakyat.

"Ini pembodohan luar biasa. Keputusan menaikkan harga BBM melawan keinginan rakyat, SBY melawan keinginan rakyatnya," kata Effendi pada 18 Juni 2013 lalu.

Lain dulu lain sekarang.

Setelah PDIP menang Pemilu 2014, Effendi nampaknya rindu dengan pemerintahan SBY. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung oleh partainya belum genap setahun menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Air ini. Sebaliknya, Effendi justru menyerang Jokowi habis-habisan dan memuji SBY.

Pernyataan paling keras diungkapkan oleh Effendi ketika Jokowi menaikkan harga BBM ketika belum genap menjabat dua bulan jadi presiden. Menurut dia, Jokowi dikelilingi orang-orang paham neo liberal seperti Rini Soemarno dan Sudirman Said. Dia yakin Jokowi tidak akan lama menjabat sebagai presiden.

"Saya tidak tahu (alasan JK menaikkan BBM), dan mendengar Sudirman Said, Rini itukan orang Pak JK. Tidak ada unsur PDIP. Mazhabnya itu aliran liberal menempatkan komoditas subsidi jadi pasar bebas," kata Effendi.

Nah sangking kesalnya dengan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, Effendi bahkan menyebut jika SBY lebih baik memimpin negeri ketimbang presiden yang didukung partainya itu. Khususnya soal penanganan Jokowi terhadap kisruh KPK vs Polri yang tak kunjung selesai.

"Saya kira ini tidak jadi pertimbangan dalam memutuskan atau melantik, jauh sekali beda saat pemerintahan SBY yang bisa memberdayakan aparatur. Enggak bisa pengalaman dibeli instan, maka ke depan harus memilih pemimpin yang punya track record," tegas Effendi yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Tidak hanya mengkritik Jokowi, Effendi juga menyebut Jokowi dikelilingi orang-orang yang tidak pengalaman. Dengan demikian, Jokowi kesulitan memutuskan persoalan calon Kapolri ini.

"Saya kira lingkaran Jokowi yang menyesatkan, belum punya track record dikancah politik nasional akhirnya karut marut, untuk menetapkan Kapolri saja," pungkasnya.