Djarot santai saja Ahok di-impeachment DPRD

Djarot Syaiful Hidayat. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman\
Merdeka.com - Rapat pemimpin (rapim) digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membahas persiapan impeachment dan interpelasi yang diajukan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Melihat ulah DPRD, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tidak mau banyak bicara soal impeachment Ahok.

"Tanyakan saja sama Pak Ahok. Ini juga urusan DPRD, tanyakan saja pada DPRD," tutur Djarot di Balai Kota, Senin (16/2).

Djarot juga tidak banyak bicara ketika ditanya soal interpelasi DPRD. "Interpelasi itu kan hak bertanya, ya itu hak DPRD dan kita juga akan jawab," sambung Djarot.

Djarot menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah menerima data APBD milik DPRD dan sedang mempelajarinya. Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, tak mau percaya dengan berkas APBD yang dikirimkan DPRD karena banyak anggaran bodong.

Perang dingin antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya sampai pada tahap akhir. Siang nanti, DPRD akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan fraksi-fraksi untuk membahas tentang pengajuan impeachment (pemakzulan) terhadap Ahok.

Meski begitu, Ahok tetap santai menanggapi isu impeachment tersebut. Menurutnya, dengan diadakannya rapim tersebut, maka masyarakat akan tahu siapa yang sebenarnya memanipulasi data APBD.

"Ya enggak apa-apa. Nanti kita jawab di forum terbuka biar semua melihat, semua masyarakat tahu. Kita punya hak jawab ko. Tenang saja. Silakan saya di impeach, yang penting foto saya tetap di foto Gubernur," kata Ahok santai di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/2).

Ahok menambahkan, bahwa DPRD memiliki hak untuk mengimpeach semua pejabat daerah. Namun Ahok meyakini kalau dirinya tetap akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, dengan bukti dana Rp 8,8 triliun yang dia pegang, Ahok bisa membuktikan pihak mana yang sebenarnya memanipulasi data.

"DPRD juga harus hati-hati kalau dicek juga pajaknya berapa, mereka hidup mewah juga akan ketahuan," ancam balik Ahok ketika hendak pergi ke Graha Auditorium BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk memberikan sambutan dan arahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan konsolidasi BPMPKB dengan petugas pelaksana dan pengelola program BPMPKB Provinsi DKI Jakarta.

Namun sayangnya, baik Ahok maupun DPRD tidak ada yang mau menunjukan data APBD yang mereka miliki. Sehingga sampai saat ini tidak bisa dibuktikan pihak mana yang melanggar.

Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik tidak bisa memastikan kapan DPRD akan menunjukan data APBD yang mereka miliki. Dia hanya berdalih ketika ditanyai soal APBD. "Ya pokonya nanti kita bongkar semuanya," ucap Taufik di Gedung DPRD, Minggu, (15/2).

Sebelumnya, alasan utama diajukannya impeachment adalah APBD yang dipegang oleh Kemendagri merupakan berkas ilegal. Menurut Taufik, berkas yang diberikan bukanlah berkas APBD yang sudah melewati proses administrasi dan prosedur.

"Dia ngasih berkas yang masih mentah. Itukan nipu namanya. Melanggar UU Kemendagri no.37, makanya dibalikin ke Kemendagri. Kemendagri itu kan berpedoman kepada aturan," tutur Taufik dengan nada tinggi.

Bukan hanya itu, DPRD juga akan membahas tentang sikap Ahok yang tidak sesuai dengan sikap yang seharusnya dimiliki oleh petinggi negara. "Apa itu sabotase, curiga sama anak buahnya, marah-marah sama PLN. Dia tidak seharusnya seperti itu. Namanya semau-mau gubernur ini. Dia pikir ini toko kelontong. Anda yang ngajuin Anda juga yang mengesahkan. Ini negara lho, bukan toko kelontong," tegas Taufik.

Taufik menambahkan, pihaknya tidak ingin membuat perseteruan antara DPRD dengan Ahok semakin memanas, melainkan hanya untuk meluruskan siapa yang sebenarnya memanipulasi data APBD. menurutnya, hal itu bisa merugikan masyarakat atas manipulatif data tersebut.

DPRD DKI hari ini akan menggelar rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi, dan komisi untuk membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan, bahwa rapat juga akan membahas rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014. 

"Langsung angket karena semua fraksi sudah setuju impeachment Ahok," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (16/2). 

Menurut dia, Ahok sudah membohongi anggota Dewan dalam proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. E-budgeting, kata dia, alat untuk transparansi yang tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran. 

"Pengajuan draf APBD setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini, di e-budgeting jauh-jauh hari sudah diinput. Kalau dibahas percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgen. Dia (Ahok) bohongi kita," ujar dia. 

Dia menambahkan, rencana pemakzulan Ahok karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada paripurna bulan lalu.

"Ahok sudah melanggar hukum jadi langsung saja hak angket," ucapnya.

Seperti diketahui, serapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

DPRD DKI hari ini akan menggelar rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi, dan komisi untuk membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan, bahwa rapat juga akan membahas rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014. 

"Langsung angket karena semua fraksi sudah setuju impeachment Ahok," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (16/2). 

Menurut dia, Ahok sudah membohongi anggota Dewan dalam proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. E-budgeting, kata dia, alat untuk transparansi yang tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran. 

"Pengajuan draf APBD setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini, di e-budgeting jauh-jauh hari sudah diinput. Kalau dibahas percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgen. Dia (Ahok) bohongi kita," ujar dia. 

Dia menambahkan, rencana pemakzulan Ahok karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada paripurna bulan lalu.

"Ahok sudah melanggar hukum jadi langsung saja hak angket," ucapnya.

Seperti diketahui, serapan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.