Ahok Tepis Isu Lobi Ketum Parpol KIH Soal Hak Angket

Jakarta - DPRD telah sepakat mengajukan hak angket atas APBD 2015 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Demi meredam ketegangan, Ahok disebut sempat berupaya melakukan lobi politik dengan parpol.

Hal itu disebutkan oleh Sekretaris DPD Partai Hanura DKI, Veri Youvenil. Dikatakannya, Ahok pernah melobi seluruh ketum parpol termasuk Wiranto terkait pengajuan hak angket oleh dewan.

"Ahok sudah bertemu dengan seluruh ketum termasuk Pak Wiranto," ujar Veri saat berbincang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Veri mengatakan, dalam pertemuan tersebut, suami Veronica Tan itu meminta dukungan politik untuk menyikapi hak angket yang ditujukan padanya. Akan tetapi Wiranto menyerahkan itu sepenuhnya kepada DPRD.

Ahok pun tidak menampik dirinya pernah bertemu Wiranto. Akan tetapi, tidak ada pembicaraan soal hak angket. "Nggak aku dari dulu sama Pak Wiranto baik aja. Terkait ini belum sempat ketemu. Terakhir ketum Pak Wiranto sebelumnya munas," kata Ahok saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sebagaimana diketahui, DPRD akan menggelar paripurna hak angket siang ini pukul 14.00 WIB. Hak angket dilakukan karena dewan tidak menerima adanya anggapan 'dana siluman' yang sering disebut Ahok muncul dalam APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak gentar dengan hak angket yang diajukan oleh DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok dengan senang hati menyambut baik hak investigasi dewan.

"Justru saya seneng ada angket resmi gitu loh. Kan kalau mereka nyelidikin kita, ada sesuatu, ada timbal baliknya jadi bagus, bagus ini kok ada angket. Saya bilang ini hadiah seratus hari jadi gubernur, hak angket, bagus dong ya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Ahok seringkali menyebut sehabis paripurna APBD yang disahkan pada Selasa (27/1) lalu, dewan mengotak-atik anggaran. Hingga tak lama kemudian muncul 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun.

Suami Veronica ini pun berencana akan melapor balik dewan ke aparat penegak hukum. Kapan melapor ke KPK, Pak?

"Tunggu saja dulu kan dia belum angket. Penyidikan dulu, kalau dia sudah penyidikan baru kita lihat semua. Sama-sama siapin bahan saja. Kalau emang secara politik nggak bisa ya selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik kan," sambungnya.

"Bukti cukup besar, dana siluman kan bukan hanya saya yang bilang. Itu disebut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) temuan lho dan inspektorat Kemendagri juga temuin lagi Rp 3-5 triliun. Ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014. Gitu 3 tahun berturut-turut. Sudah gitu saja," jelas Ahok.

Bahkan, Ahok membeberkan bukan kali ini saja ada selipan 'dana siluman'. Tahun lalu, dia juga mengaku kecolongan sebelum menggunakan sistem e-budgeting.

"Tahun lalu tidak mau e-budgeting sudah kecolongan ada 55 kegiatan beli UPS seharga Rp 6 miliar dengan total Rp 330 miliar untuk sekolah SMA dan SMK. Masuk akal nggak sekolah jelek kamu pentingin beli UPS seharga Rp 6 miliar," lanjutnya.

Lantas bila sudah cukup bukti mengapa tidak langsung dilaporkan? Kalau didiamkan bisa disebut sebagai pembiaran?

"Belum, kan tunggu Mendagri belum putusin (APBD 2015). Nanti alasan masih diubah-ubah lagi, tungguin saja," jawabnya tegas.