Kelakuan PNS DKI bikin proyek kacangan anggaran miliaran

Merdeka.com - Hampir tiga tahun, Basuki Tjahaja Purnama, menjadi pejabat di DKI Jakarta. Selama itu pula dia mengamati kelakuan pegawai negeri sipil (PNS) nakal yang suka main proyek.

Bisa jadi, permainan itu karena tingginya nilai Anggaran Pendapatan Belanja. Selain itu tentu karena lemahnya pengawasan dari inspektorat.

Ahok, sapaan Basuki, beberapa kali naik pitam karena dalam temuannya ada PNS nakal yang memainkan nilai anggaran hanya untuk mengerjakan proyek sepele.

Tak cuma proyek, PNS juga sering mengakali nilai pengadaan barang dan jasa. Berikut proyek-proyek sederhana, tapi menggelontorkan nilai fantastis:

Ada nilai yang ganjil dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2015. Yakni, biaya penimbangan sampah mencapai Rp 4,480 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kaget saat angka itu muncul. Dia menilai angka ini mencurigakan.

"Memang nggak logis. Kami lagi teliti semua," ungkap Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).

Tak mau APBD DKI dikotori dengan anggaran yang tidak jelas, Ahok memutuskan mempercepat sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-budgeting. "Makanya saya bilang e-budgeting itu membantu kami mengontrol. Cuma mereka pintar nggak mau e-budgeting," tambahnya.

Dia menambahkan, semua dinas tidak akan dapat mengelak penggunaan e-budgeting pada tahun ini. Sebab semua jenis pengadaan dan tender harus melalui sistem online. Sehingga pengawasannya dapat dilakukan dengan mudah.

"Semua produk uang harus masuk ke e-budgeting biar kami bisa monitor dan evaluasi langsung. Nggak bisa lagi saya ambil duit, SPJ (surat pertanggungjawaban) disusun-susun," tutup Ahok.

Ahok mengajukan anggaran Rp 73 triliun dalam RAPBD 2015. Anggaran itu sudah dibacakan di depan 50-an anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Beberapa hari sebelum mengajukan anggaran, Ahok menemukan nilai ganjil untuk satu proyek. Salah satunya biaya sewa mobil

"Kita sudah dapat laporan, pemborosannya masih banyak. Sewa mobil aja Rp 461 miliar setahun," kata Ahok.

Padahal, untuk tahun ini Ahok berusaha melakukan penghematan dengan tidak menyediakan mobil dinas bagi pejabat DKI. Sebab penyediaan mobil menambah cost perawatan.

Tapi yang terjadi, justru anggaran sewa mobil dia nilai masih membengkak.

Tak cuma anggaran sewa mobil, Ahok juga melihat anggaran tak sesuai di RAPBD DKI Jakarta. Dia pun sempat marah besar karena nilai anggaran yang tertera sangat tak pantas.

"Pembelian komputer Rp 162 miliar, aneh-aneh aja. Penerimaan tidak mencapai target," kata Ahok.

Kekesalan Ahok bertambah setelah melihat rendahnya capaian target pendapatan yang disebabkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak DKI yang tidak ketat mengawasi pembayaran pajak yang harus di bayar warga Jakarta. Terutama pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Dinas Pelayanan Pajak kurang ketat saya kira. Seharusnya orang yang beli rumah maupun kendaraan di Jakarta, harus dicek pajak yang dibayar sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya harus ditagih. Kalau beli motor cash ya kena pajak juga dong," sesal Ahok.

Tak cuma nilai proyeknya saja yang dinilai mengada-ada, Ahok juga geram bagaimana bisa biaya konsultan mencapai miliaran. Seperti yang terjadi di unit gawat darurat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.

Para pasien yang datang di rumah sakit tersebut harus mengantre selama tiga hari di Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum mendapatkan perawatan yang sesuai. Kondisi itu, lanjut Ahok, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan pihak rumah sakit kepada konsultan.

Tidak main-main, anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah. Alhasil, Ahok menilai angka itu terlalu besar untuk hasil yang tak sesuai.

"Rumah Sakit Koja sudah ngantre tiga hari di UGD. Padahal untuk konsultan saja itu Rp 10 miliar, apa-apaan itu, kalau bahasa kasarnya itu kampret bener," kata Ahok.

Di penghujung 2014 kemarin, Ahok marah besar saat tahu Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanggulangan Bencana (PB) beriklan di televisi dan menghabiskan dana Rp 4.222.800.000. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di DKI.

Gara-gara mau nyerap anggaran, lihat tuh di tv-tv, tiba-tiba ada iklan semua dinas. Kurang ajar. Gila. Saya kaget tuh," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/12).

Saat ini, kata Ahok, budget untuk beriklan memang belum dihapus. Ke depan, dia tak akan membiarkannya.

"Buat iklan itu cuma buat ngabisin anggaran saja. Kamu setuju enggak, duit kita berapa puluh miliar itu habis cuma untuk iklan di TV, mending kamu beresin saja PKL-PKL daripada keluar iklan semua," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.