Jokowi Sempat Tanyakan Soal Rekening Gendut Komjen Budi ke Kompolnas

Jakarta - Presiden Jokowi menggelar jumpa pers terkait Komjen Budi Gunawan calon tunggal Kapolri yang mendapat status tersangka korupsi dari KPK. Jokowi sempat menyebut, rekomendasi soal calon Kapolri didapat dari Kompolnas. Jokowi sempat menanyakan soal rekening gendut Budi ke Kompolnas.

"Masalah rekening sempat saya tanyakan ke Kompolnas," jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Jokowi kemudian mengaku mendapat surat yang isinya menjelaskan kalau Komjen Budi bebas dari kasus rekening gendut. Jokowi juga kemudian menunjukkan surat yang dikeluarkan Bareskrim Polri terkait kasus Budi.

"Saya dapat surat ini, keterangan klarifikasi hasil penyelidikan bahwa transaksi itu wajar," imbuh Jokowi.

"Ini saya pegang," tegas Jokowi yang memegang surat itu.

Presiden Jokowi menggelar jumpa pers terkait Komjen Budi Gunawan calon tunggal Kapolri yang mendapat status tersangka korupsi dari KPK. Jokowi sempat menyebut, rekomendasi soal calon Kapolri didapat dari Kompolnas. Jokowi sempat menanyakan soal rekening gendut Budi ke Kompolnas.

"Masalah rekening sempat saya tanyakan ke Kompolnas," jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Jokowi kemudian mengaku mendapat surat yang isinya menjelaskan kalau Komjen Budi bebas dari kasus rekening gendut. Jokowi juga kemudian menunjukkan surat yang dikeluarkan Bareskrim Polri terkait kasus Budi.

"Saya dapat surat ini, keterangan klarifikasi hasil penyelidikan bahwa transaksi itu wajar," imbuh Jokowi.

"Ini saya pegang," tegas Jokowi yang memegang surat itu.

Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Namun menurut wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hal itu bukanlah keputusan mutlak, melainkan hanya sebuah rekomendasi kepada pemerintah.

"Disetujuinya dari DPR, kan dalam Undang-undang itu pemerintah mendapat pertimbangan dari DPR, bukan DPR yang memutuskan siapa jadi Kapolri," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).

"Bahwa benar harus ada pertimbangan dari Kompolnas, tapi keputusan akhir tetap dari presiden," kata JK dengan tegas.

Keputusan DPR yang mendukung Budi sebagai Kapolri hanya salah satu bagian proses yang harus dilalui mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu. JK juga mengatakan, saat ini tidak mungkin ada calon pengganti Budi yang diserahkan kepada DPR.

"Karena DPR tidak mungkin melakukan tes 2 orang sekaligus, jadi kita kaji (kasus hukum)," kata JK.

JK mengatakan, status Budi Gunawan sendiri masih menjadi tersangka dan belum menjadi terdakwa sehingga proses selekesi dapat terus berjalan. "Kan masih tersangka, kalau sudah, ya tentu ada proses hukumnya," ucapnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera membentuk tim untuk mempelajari kasus hukum yang menimpa Budi Gunawan. Namun JK menolak membocorkan siapa saja yang berada dalam tim tersebut. "(Dari) pemerintah, masa mau dibilang semua," kata JK.