Ahok Cari Celah Hukum agar Tak Dipenjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal melayangkan surat kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk membatalkan proyek monorel. Basuki menjelaskan, pihaknya tidak dapat menerima proyek pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.  

"Makanya inti surat tadi, kami menolak PT JM membangun monorel di Jakarta dengan rute seperti itu, kalau mereka bangun lagi mesti ikut lelang tender lagi dengan rute yang berbeda. Kami harus cari celah hukumnya jangan sampai karena permainan oknum, saya jadi dipenjara gara-gara nolak PT JM bangun monorel di Jakarta," kata Basuki, di Balaikota, Senin (12/1/2015).  

Menurut Basuki, PT JM tidak bisa lagi merasa proyek pembangunan monorel di Jakarta hanya kuasa mereka. Sebab, lanjut dia, PT JM pun harus dapat mengubah desain awal pembangunan monorel dan mengikuti lelang tender mulai dari awal lagi jika bersikeras membangun monorel. 

Intinya, lanjut dia, PT JM tidak dapat membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Hal ini disebabkan karena rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebutkan bahwa pembangunan depo monorel di atas waduk, berbahaya. 

"PT JM sudah tidak bisa monopoli lagi. Selama ini kan dia ngotot, seolah-olah yang berhak membangun monorel itu PT JM, ini enggak benar banget. Terbukti, bertahun-tahun kamu (PT JM) enggak bisa bangun monorel kan?" kata Basuki.  

Di sisi lain, Direktur PT JM Sukmawati Syukur mengatakan, penetapan lahan pembangunan depo merupakan keputusan bersama Pemprov DKI dengan PT JM. Bahkan, lanjut dia, PT JM hanya yang mendesain lokasi pembangunan depo dan Pemprov DKI yang memutuskannya. 

Menanggapi hal itu, Basuki tidak mengetahui kenapa ada oknum pejabat DKI yang menyepakati pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Padahal, lanjut dia, ada aturan pelarangan pembangunan bangunan di dekat waduk atau kanal dengan jarak tertentu.  

Jaminan bank 

Selain mempermasalahkan pembangunan depo monorel, Basuki juga mempermasalahkan jaminan bank yang tidak mampu dipenuhi oleh PT JM. Menurut dia, PT JM seharusnya mampu memberi jaminan sebesar 30 persen dari total investasi monorel, Rp 15 triliun. PT JM hanya mampu memberi jaminan bank sebesar 0,5 persen dari total investasi. 

Jaminan bank itu, kata Basuki, untuk membuktikan bahwa PT JM memiliki modal untuk membangun monorel atau tidak. Basuki tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat Pemprov DKI. 

PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha. Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun. 

"Jangan-jangan jaminan uang 30 persen itu dari jual properti yang kami kasih izin pada anda, saya curiga," ujar Basuki.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir mengapa investor monorel Jakarta, PT Jakarta Monorail (JM), tidak bisa membangun monorel hingga saat ini. Padahal, lanjut dia, proyek monorel pernah mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat. Saat itu, PT JM mendapat jaminan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.  

"Kalau kamu (PT JM) punya duit, kenapa enggak dari kemarin-kemarin monorel dibangun? Kan sudah dijamin, ditanggung uang dan propertinya sama Pak JK dan Bu Sri Mulyani, ditanggung biaya tiketnya juga enggak jalan juga, kan aneh," kata Basuki di Balaikota, Senin (12/1/2015).  

Basuki berencana ingin membatalkan proyek pembangunan monorel oleh PT JM. Hanya saja, menurut Basuki, PT JM mengancam akan menggugat Pemprov DKI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sebab penghentian kerjasama itu dilakukan secara sepihak. Padahal, lanjut dia, Pemprov DKI hanya bertugas mempersiapkan lahan saja. Sementara PT JM bertugas untuk membangun monorel. 

"Soal PT JM ini, mesti diselesaikan setelah bertahun-tahun dia (PT JM) enggak bangun dan dikerjain, tapi minta properti terus sama DKI. DKI mau stop (proyek monorel) diancam mau digugat, kan lucu. Saya enggak mau bertahun-tahun diancam gugat, karena pemerintah kalau diancam swasta, (pemerintah) selalu kalah di pengadilan biasanya," kata Basuki.  

Oleh karena itu, pekan ini, dia berencana melayangkan surat kepada PT JM perihal dasar hukum pembangunan monorel di Jakarta. Basuki mengaku tidak ingin dipenjara hanya gara-gara membatalkan proyek pembangunan monorel. 

"Makanya pekan ini, kami kirim surat ke mereka, mereka maunya apa. Kami pelajari dulu supaya dasar hukumnya jelas, jangan sampai kita dipenjara gara-gara nolak dia (PT JM) bikin monorel," ujar Basuki.

Presiden Joko Widodo menyerahkan seluruh keputusan kelanjutan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun tak mempermasalahkan keputusan Basuki jika akhirnya proyek itu dibatalkan di tengah jalan.  

"Kalau memang dalam kalkulasi, (kajian PT JM) tidak masuk (akal) bagaimana? Mau dipaksakan dengan cara apa? Enggak boleh dong (dipaksakan). Semua harus pakai kalkulasi dan harusfeasible (layak)," kata Jokowi, di Balaikota, Jumat (9/1/2015).  

Sebelumnya Gubernur Basuki mengaku telah melaporkan permasalahan monorel oleh PT JM kepada Jokowi. Basuki mengatakan telah mendapat nasihat dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak membangun depo monorel di atas tempat penampungan air. 

Menurut Basuki, PT JM ingin membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Ia kesal karena pembangunan depo monorel di atas waduk dapat menyebabkan waduk jebol dan banjir. Menanggapi hal itu, Jokowi meminta Pemprov DKI untuk mengkaji lebih detail pembangunan depo monorel. Jangan sampai proyek itu merugikan banyak pihak. 

"Perhitungannya harus masuk. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Kalau saya tidak tahu kalkulasi terakhirnya seperti apa," kata mantan Gubernur DKI itu.

Pada 16 Oktober 2013 lalu, Jokowi memimpin groundbreakingpembangunan monorel oleh PT JM di depan Hotel Four Season Kuningan Jakarta Selatan. Namun hingga kini, proyek itu mangkrak. Tidak ada pekerja sama sekali yang bekerja di proyek tersebut. 

Saat ini, proyek itu hanya dipenuhi oleh tanah, pasir, dan sebuah alat berat yang tidak pernah difungsikan. Seng-seng tinggi monorel PT JM menutupi proyek mangkrak tersebut. 

Menanggapi itu, Jokowi mengaku memberi keleluasaan kepada pihak swasta untuk memperbanyak moda transportasi massal di Jakarta. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan ibu kota. 

"Monorel, MRT, LRT, transjakarta, semua moda transportasi itu diperlukan Jakarta. Karena di Jakarta ini ada sebanyak 10 juta jiwa dan kanan-kiri daerah penyangga itu dipenuhi 28 juta jiwa. Makanya angkutan massal itu sangat diperlukan," kata Jokowi.