Warga Menuntut Rumah Susun

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga di Jakarta Utara menuntut rumah susun sebagai kompensasi pengosongan lahan. Namun, pemerintah menghadapi keterbatasan jumlah unit rumah susun untuk relokasi warga.

Fadil Halimi, perwakilan warga di Kampung Baru Pelelangan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/11/2014), mengatakan, sejumlah warganya khawatir tidak mendapatkan rumah susun sebagaimana dialami sebagian tetangganya. ”Ada lebih dari 50 keluarga yang sudah meninggalkan hunian mereka, tetapi tidak semua bisa mengakses rusun,” ujarnya.

Fadil mewakili belasan warga yang menghuni lahan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Pengelola kawasan berencana mengosongkan lahan untuk membangun tempat penampungan sampah dan pengembangan fasilitas.

Menurut Fadil, ada 11 keluarga yang diminta segera meninggalkan lokasi. Namun, hingga pekan lalu, mereka belum mendapatkan kepastian tempat tinggal baru.

Di Waduk Pluit, sejumlah warga di sisi utara waduk menuntut ganti rugi bangunan sebagai kompensasi pengosongan lahan. Menurut Tarsono, perwakilan warga RT 019 RW 017 Penjaringan, sebagian warga berharap ada ganti rugi atas bangunannya. ”Mereka bersedia pindah ke rusun dan mendukung rencana penataan waduk, tetapi mereka ingin ada penggantian atas bangunan,” ujar Tarsono.

Kepala Seksi Keamanan Ketertiban dan Perumahan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke Iwan Sudarmawan menambahkan, pihaknya telah mendata warga di lokasi yang akan dikosongkan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan. Mereka diusulkan masuk ke rusun, tetapi jumlah hunian vertikal sederhana itu memang sangat terbatas.

”Kami memfasilitasi warga ke Rusun Buddha Tzu Chi karena rusun milik pemerintah belum tersedia. Kami berupaya agar mereka bisa segera pindah, tetapi harus mengoordinasikannya dengan instansi lain,” ujarnya.

Masih kurang

Kendala serupa menghadang program penataan Waduk Pluit. Kini masih ada ribuan keluarga yang menghuni tepian sisi utara dan timur waduk. Namun, jumlah rusun yang tersedia untuk relokasi hanya ratusan unit.

Pekan lalu, Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta mengundi calon penghuni 200 unit Rusun Waduk Pluit yang baru selesai dibangun. Menurut Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi, pihaknya kini menunggu penyelesaian 600 unit rusun lain yang dibangun pengembang di kawasan itu.

Total ada 800 unit rusun baru yang telah dan sedang dibangun untuk relokasi warga. Namun, jumlah itu masih kurang. Menurut Koordinator Normalisasi Waduk Pluit Heriyanto, rusun diprioritaskan untuk warga di lokasi yang akan dibangun. (MKN)