Jakarta - Rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh 5 fraksi DPR, yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat tiba-tiba memanas. Pangkalnya, adalah statement Ruhut Sitompul yang menyebut konflik parlemen menyebabkan anggota dewan memakan gaji buta.

"Satu bulan lima hari ini kita makan gaji buta, kita sudah terima gaji. Bayangkan kejadian sekarang ini, saya mohon dengan kerendahan hati, hati boleh panas kepala tetap dingin. Apakah pimpinan tidak bisa rekan-rekan itu dimusyawarahkan," kata Ruhut saat interupsi di Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Pernyataan Ruhut itu ditanggapi oleh pimpinan paripurna dewan Taufik Kurniawan yang mengatakan akan mempertimbangkan hal itu. Namun anggota DPR berikutnya yang interupsi, Surahman Hidayat tersinggung dengan statement Ruhut.

"‎Gaji yang kita makan halal dan legal sejak dilantik, kita kerja sampai larut malam. Pemilihan anggota DPR itu kerja sampai subuh, pemilihan alat kelengkapan juga itu kerja, hari ini juga kita kerja," ucap politikus PKS Surahman Hidayat.

"Hanya ada dinamika efektifitas, kerja agak kurang. Saya setuju pimpinan tingkatkan silaturahmi politik dengan saudara-saudara kita," imbuhnya.

Anggota DPR berikutnya yang interupsi, Yandri Susanto, juga keberatan dengan pernyataan Ruhut. Yandri menilai DPR yang sedang berparipurna adalah yang sah, sehingga gaji yang diterima juga sah "Saya minta Ruhut cabut statement menyesatkan itu!" kata Yandri yang merupakan anggota F-PAN.

Rupanya hal itu menyulut emosi Ruhut Sitompul.‎ Sambil berdiri usai mengajukan interupsi, Ruhut memotong forum dan mempertahankan pernyataannya

"Saya tetap pegang omongan saya, kita makan gaji buta! Ingat, kerja kita selama ini kewajiban, bagaimana kita bisa kerja. Saya clearkan dulu karena akhirnya saya tidak ada maksud apa-apa," kata Ruhut dengan suara keras.

"Kita sudah pahami, mohon kembali ke agenda," potong pimpinan Taufik Kurniawan karena Ruhut belum dipersilakan bicara.

"Saya hanya mau katakan komisi III akan terima perwakilan rakyat, itu baru kerja..‎" timpal Ruhut masih dengan nada tinggi merujuk agenda komisinya siang nanti.

Hingga pukul 12.10 WIB rapat yang mengagendakan penentuan mitra kerja komisi masih berlanjut. Meski pimpinan sudah mensahkan mitra kerja, namun masih ramai interupsi.

Hanya 5 Fraksi yang Hadir di RDP Komisi III, PPP Tak Ikut

Jakarta - Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat terkait permasalahan hukum. Hal ini untuk menampung masukan dari masyarakat sebelum nantinya dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan mitra.

"Jadi memang belum ada tema khusus dalam RDPU, hanya secara umum saja semua boleh mengadukan soal masalah hukum kepada kami," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Dalam RDPU perdana ini, hanya lima fraksi saja yang hadir. Mereka adalah Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Sementara lima fraksi lainnya tak menyentuh daftar hadir sama sekali.

Pada kolom presensi Fraksi PDIP, Hanura, NasDem, dan PKB malah kosong melompong tak tertulis nama anggota. Keempat fraksi ini memang belum terdaftar sebagai anggota komisi.

Sementara itu F-PPP sudah memasukan empat nama untuk Komisi III. Namun keempatnya tak menghadiri rapat.