Kadis PU duga triliunan dana 'siluman' titipan DPRD DKI

Merdeka.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menguak adanya dana fiktif sebesar Rp 3,518 triliun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Diduga program siluman ini adalah titipan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan, dana fiktif pada APBD DKI Jakarta 2014 merupakan usulan DPRD DKI Jakarta. Pasalnya mata anggaran harus diajukan terlebih dahulu ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Usulan dari DPRD. Kan DPRD mempunyai hak konstituen untuk mengajukan ke BAPPEDA," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (6/11).

DPRD memiliki hak konstituen untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila dana yang sebelumnya diajukan belum mencukupi. Biasanya program tersebut merupakan usulan dari warga dan untuk kepentingan bersama.

"Seperti contoh perbaikan jalan dan mengantisipasi banjir, itu kan sesuai konstituen dari anggota DPRD DKI," terang Agus.

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan anggaran fiktif pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengatakan, anggaran tersebut ditemukan pada Dinas Kesehatan.

"Ada kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan di dalam APBD, tiba-tiba muncul di dalam anggaran itu sekitar 34 kegiatan dengan jumlah Rp 33, 442 miliar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Anggaran fiktif juga ditemukan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Dalam anggaran ini ditemukan 252 kegiatan senilai Rp 3,518 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014. Sedangkan pada Dinas Kesehatan sebanyak 58 kegiatan senilai Rp 210,801 miliar diduga fiktif.

Bonny mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus lebih mawas dalam menyusun anggaran dan penggunaannya. Diharapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mengoptimalkan e-budgeting dalam penggunaan APBD.

"Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi ( korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," tutupnya.