Ahok Curiga yang Minta KHL Rp 3,7 Juta Bukan "Buruh Asli"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama curiga pihak yang terus melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut kebutuhan hidup layak (KHL) hingga Rp 3,7 juta bukan sebagai "buruh asli". 

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun kembali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. 

"Kalau kamu egois, (perusahaan) bangkrut dong. Coba kamu survei sama buruh yang sungguh-sungguh mau kerja. Mereka pilih berhenti karena pabriknya pasti tutup dengan tuntutan sebesar itu," kata Ahok, di Balaikota, Selasa (4/11/2014). 

"Kadang-kadang itu hanya (ulah) aktivis saja yang teriak-teriak seperti itu, buruh aslinya enggak," lanjut Ahok. 

Yang penting bagi pemerintah adalah ‎bagaimana mencari jalan tengah antara keinginan buruh dan kemampuan perusahaan. Basuki mengaku, pemerintah tidak bisa membela kepentingan salah satu pihak saja. 

Survei KHL yang telah dilaksanakan dewan pengupahan dari unsur Pemprov DKI, buruh, dan pengusaha, sudah mengakomodasi semua jaminan kesehatan dan pendidikan. Ahok menambahkan, pemerintah pun telah menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta rumah susun bagi warga kurang mampu. 

"Lihat saja yang suka demo, mereka punya HP (ponsel) dan motor bagus kan? Nah mereka enak, tapi kalau pabriknya ditutupgimana? Atau misalnya sampai terjadi pemaksaan (tutup karena tidak mampu bayar gaji), buruhnya tidak mau berhenti, tapi dipaksa (PHK)," kata Basuki. 

Sementara itu, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2015 dipastikan molor. Sebab, hingga 1 November 2014, besaran KHL belum juga diputuskan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono memastikan penetapan KHL pada pekan ini. Adapun survei KHL yang ditetapkan untuk bulan Oktober ialah sebesar Rp 2.448.000. Besaran KHL itu akan menentukan besaran UMP DKI 2015 mendatang.