DPR dikuasai pro Prabowo, Jokowi minta dunia usaha tak ragu

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai kubu Koalisi Merah Putih setelah lima pimpinan baru disahkan dini hari tadi. Timbul kekhawatiran bahwa program-program yang diusulkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) bakal terganjal di tingkat legislatif.

Namun, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, permasalahan tersebut tidak akan terjadi pada masa pemerintahannya. Karena program kerja yang diusulkan mengusung kepentingan masyarakat dan DPR diyakini tidak akan melakukan penghalangan.

"Asal program itu benar-benar untuk rakyat enggak akan ada masalah. Di situ aja prinsipnya. Masak program yang baik untuk rakyat ditolak. Logikanya enggak ada. Pengalaman kami di Solo dan Jakarta enggak ada seperti itu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10).

Jokowi menyakini pada lima tahun ke depan, dirinya bersama JK mampu mengelola dan menjaga negara tetap stabil.

"Sudah saya sampaikan bahwa pemerintah baru Jokowi-JK optimis bisa mengelola dengan baik dan menjaga negara ini tetap stabil, masyarakat tidak usah ragu. Investor tidak usah ragu. Dunia usaha tidak usah ragu. Karena saya yakin sudah ada pengaman-pengaman yang kita jalani," ungkapnya.

Sedangkan, turunnya nilai rupiah saat diresmikannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disebut Jokowi hanya akan terjadi sementara. "Ya itu kan nanti biasa ada kontraksi menyikapi sebuah kejadian. Ada persepsi negatif. Jadi enggak apa-apa. Keyakinan ini demokrasi, dunia usaha, dapat bangkit lagi," tutup Jokowi.

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) yakin pemerintahannya bersama Jusuf Kalla (JK) akan berjalan dengan lancar. Karenanya, dia berharap masyarakat dan investor tetap tenang melakukan kegiatan di Indonesia.

"Pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK optimis bahwa pengelolaan negara pemerintahan tetap akan berjalan dengan baik. Tetap. Jadi jangan ada yang ragu investasinya, kita menjamin gak ada masalah," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10).

Jokowi mengakui sejumlah program unggulan seperti pembangunan tol laut dan pembelian drone masih belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2015. Namun demikian, Jokowi masih yakin dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik.

Soal fasilitas gubernur DKI yang saat ini masih melekat padanya, Jokowi mengaku tak masalah.

"Gak ada masalah, di sini (Jakarta) kita hanya 11 persen. Gak ada masalah. Masalahnya lama aja, paling nanti kami mundur kalau ada sesuatu. Gak masalah," jelasnya.