Ahok: BKSP Jabodetabekpunjur Bubarin Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat forum Badan Kerja Sama Provinsi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (BKSP Jabodetabekpunjur) untuk dibubarkan saja. 

Menurut dia, forum itu tidak efektif dalam mengatasi permasalahan antarkota mitra. 
"Itu (BKSP Jabodetabekpunjur) bubarin saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota, Selasa (28/10/2014). 

Seharusnya, lanjut dia, forum itu berperan optimal dalam mengatasi permasalahan transportasi, banjir, tata ruang, serta ketenagakerjaan di kawasan Jabodetabekpunjur. 

Menurut dia, yang lebih efektif adalah pertemuan antarkepala daerah dan saling menyampaikan permasalahan di kotanya masing-masing. 

Nantinya, Pemprov DKI sebagai kota yang paling besar penduduk serta anggarannya, membantu kota mitra lain dengan bantuan keuangan. Seperti yang Ahok lakukan beberapa waktu lalu, di Wisma Antara, Jakarta Pusat. 

Saat itu, Basuki sebagai tuan rumah mengundang Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Depok Nur Mahmudi, dan kepala daerah kota mitra lain. 

Pada APBD DKI 2015, Pemprov DKI bakal memberikan Rp 250 miliar kepada Pemkot Bekasi. Sementara itu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang berada di samping Basuki menyatakan hal senada terkait BKSP Jabodetabekpunjur. 

"BKSP Jabodetabekpunjur ini organisasinya ada, tapi manfaatnya tidak ada," kata Rahmat. 

Sejak 2010, Pemprov DKI memberikan hibah untuk penanganan banjir di beberapa kabupaten atau kotamadya di daerah sekitar Jakarta melalui BKSP Jabodetabekpunjur. Pada tahun 2010, DKI memberikan dana hibah sebesar Rp 25 miliar untuk sembilan daerah penyangga. 

Dana hibah ini untuk pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan, sinkronisasi tata ruang kawasan Jabodetabekjur, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah. 

Kemudian, pada tahun 2011, Pemprov DKI menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 45 miliar kepada pemeritah daerah penyangga. 

Dana hibah diberikan untuk pengembangan daerah mitra dengan komposisi 70 persen di bidang transportasi, sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup serta 30 persen di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan industri pergudangan. 

Selama dua tahun terakhir kemarin, 2012-2013 jumlah dana hibah untuk pemerintah daerah di kawasan Bodetabek tetap sama dengan jumlah yang dialokasikan pada tahun 2011, yaitu Rp 45 miliar.