Spanduk "Usir Ahok dari Jakarta" Kembali Mejeng di Pagar DPRD DKI

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSpanduk Usir Ahok dari Jakarta mejeng di pagar gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih ingat dengan spanduk yang terpampang di Gedung DPRD DKI Jakarta bertuliskan "Usir Ahok dari Jakarta Sekarang Juga, karena Mau Cabut Subsidi BBM di Jakarta" medio Desember 2013 lalu? 

Kini spanduk serupa berukuran sekitar 2 x 0,5 meter dan "menyerang" Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali "mejeng" di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Sama seperti spanduk sebelumnya, spanduk bermakna tendensius kali ini kembali disuarakan oleh Forum Betawi Bersatu (FBB). "Forum Betawi Bersatu Menolak Keras, Usir Ahok dari Jakarta karena Arogan, Melecehkan/Menghina Anggota DPRD Se-Indonesia," demikian tulisan dalam spanduk yang didominasi warna hijau tersebut. 

Kemudian, di sisi kiri, tampak foto seseorang yang sedang berdakwah dan tertulis nama KH Endang, Ketua Umum FBB. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, belum ada Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Balaikota dan DPRD DKI serta personel satpol PP yang menurunkan spanduk itu. Hingga pukul 18.00 sore ini, spanduk belum juga diturunkan. 

Salah seorang tukang ojek yang biasa "mangkal" di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Mandra, menduga spanduk baru dipasang hari ini. "(Spanduk) baru (dipasang) kayaknya. Soalnya kemarin (spanduk) belum ada," kata Mandra.  

Perseteruan DPRD dan Ahok ini bermula dari revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada. Ahok tidak sepaham dengan Partai Gerindra serta Koalisi Merah Putih yang menyepakati rencana itu pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Akibatnya, Ahok langsung memutuskan mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya sebagai wakil gubernur DKI pada Pilkada DKI 2012. 

Ahok menganggap, apabila RUU Pilkada jadi disahkan menjadi UU, kepala daerah hanya akan menjadi "sapi perah" bagi para anggota legislatif. Kemudian, kepala daerah hanya akan mengutamakan kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan masyarakat luas. 

Selain itu, potensi korupsi semakin terbuka lebar antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, Ahok memastikan diri tidak akan lagi bertarung pada Pilkada DKI 2017 apabila nantinya kepala daerah hanya akan menjadi budak DPRD. [Baca: Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya]

Beberapa anggota DPRD DKI pun mengecam pernyataan "keras" Ahok itu, seperti Abraham Lunggana dan M Taufik. Mereka pun mengancam bakal melakukan hak interpelasi hingga melaporkan Ahok kepada polisi.