Setelah SBY 'Bertitah' Peta Dukungan Pilkada Langsung pun Berubah

Jakarta - Polemik seputar pemilihan kepala daerah langsung dan tak langsung alias melalui Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengusik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah sepekan berlangsung perdebatan pro dan kontra seputar Rancangan Undang-undang tentang Pilkada, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu angkat bicara. 

Melalui situs Suara Demokrat, SBY yang semasa di Taruna ABRI biasa disapa Ki Lurah itu menyampaikan pandangannya seputar RUU Pilkada. Khususnya menyangkut poin Pilkada langsung atau melalui DPRD

Menurut SBY, sistem Pilkada langsung sudah berjalan selama 10 tahun dan segaris dengan sistem presidensil, yaitu presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, yaitu presiden dipilih melalui parlemen.

"Dengan demikian kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan," ujarnya.

Setelah SBY menyampaikan pidato di Youtube, sikap Partai Demokrat yang awalnya bersama Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD pun berubah. Hari ini Kamis (18/9/2014) Ketua Harian Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya atas Pilkada langsung. 

"PD hari ini secara tegas menyatakan bahwa posisi PD, yang menjadi pilihan PD adalah pilkada yang dilakukan langsung dengan catatan harus ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang dimasukkan dalam RUU," kata Ketua Harian PD Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono juga menyatakan dukungannya terhadap pilkada langsung. Sikap Partai Demokrat tentu mengubah peta politik di DPR terkait pembahasan RUU Pilkada. 

Apalagi partai berlambang segi tiga biru itu memiliki kursi terbanyak di DPR yakni 148. Sehingga dukungan untuk pilkada tak langsung pun berubah. Berikut ini petanya:

Dukungan Pilkada tak langsung alias lewat DPRD
- Partai Golongan Karya : 106 kursi
- Partai Gerindra : 26 kursi
- Partai Keadilan Sejahtera : 57 kursi
- Partai Amanat Nasional : 46 kursi
- Partai Persatuan Pembangunan : 38 kursi
Total dukungan : 273 kursi (48,7%)

Dukungan Pilkada langsung
- Partai Demokrat : 148 kursi
- PDIP : 94 kursi
- PKB : 28 kursi
- Partai Hanura : 16 kursi
Total dukungan : 286 kursi (51,3%)