SBY Bilang Ada Batasan untuk Tim Transisi, Ini Tanggapan Jokowi

Jokowi dan tim transisi (detikcom)

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan ada batasan yang harus dipatuhi oleh tim transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berdiskusi dengan kabinetnya. Bagaimana tanggapan Jokowi sebagai presiden terpilih?

Jokowi mengatakan, apa yang dilakukan dirinya dan tim transisi hanya bentuk konsultasi dan mencari data.

"Kita ini konsultasi, memohon data, itu. Hanya itu saja, nggak ada yang lain," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Jokowi menyebut tim transisi tidak melakukan intervensi terhadap pemerintahan SBY. Sebab Jokowi termasuk tim transisi tidak punya kewenangan untuk mengintervensi.

"Misalnya apa? Saya kan nggak punya kekuatan apa-apa," katanya.

Menurut Jokowi, tim transisi selalu memberikan laporan usai melakukan konsultasi dengan pemerintahan SBY. Laporan rutin disampaikan satu kali setiap pekannya.

"Laporan ke saya juga nggak pernah mengatakan apa-apa. Jadi kalau dan mosok tiap hari laporan. Paling seminggu sekali," katanya

Jokwoi menyebut Presiden SBY yang berhak mengatur para menterinya untuk berkonsultasi dengan tim transisi.

"Yang mengatur itu dari pemerintah, biar tim transisinya ikut. Begitu saja, jangan ini, ini, ini. Yang mengatur pemerintah saja, tim transisinya biar mengikuti," katanya.

Presiden SBY sebelumnya menegaskan dirinya masih bertanggung jawab penuh hingga 20 Oktober mendatang untuk menjalankan pemerintahan. SBY juga menjelaskan batasan apa saja yang harus dipatuhi oleh tim transisi bentukan Jokowi-JK dalam berdiskusi dengan kabinetnya.

Penjelasan ini dipaparkan secara gamblang oleh SBY dalam sambutannya sebelum memulai rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

SBY dan jajaran kabinetnya masih bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan hingga 20 Oktober mendatang. Meski Jokowi-JK sudah membentuk tim transisi, tetap saja tidak bisa 'intervensi' kebijakan pemerintahaan saat ini.

"Jadi kalau cara pandang atau mind setnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru," tegas SBY.

"Sampai 20 Oktober, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggungjawab," lanjutnya lagi.