Ridwan Kamil: Pak Ahok Punya Kartu Anggota Gerindra, Saya Tidak

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Selasa (16/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) membantah bahwa dia merupakan kader Partai Gerindra. Karena itu, ia tidak perlu mengambil sikap seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk keluar dari partai karena berbeda pendapat terkait revisi RUU Pilkada. 

"Situasi kami (Emil dan Basuki) kan berbeda ya, Pak Ahok kan punya kartu anggota (Gerindra), kalau saya tidak (punya kartu anggota Gerindra). Saya ini kebetulan profesional yang diusung Gerindra (jadi wali kota)," kata Emil, di Balaikota Jakarta, Selasa (16/9/2014). 

Rencananya, Emil akan bertemu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo untuk membahas perbedaan pendapatnya mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Saat menyambangi Basuki di Balaikota, Emil mengaku turut membicarakan revisi RUU Pilkada selama kurang lebih 45 menit. Apabila pilkada dilaksanakan tidak langsung, Basuki dan Emil tidak akan bisa mendapatkan jabatan seperti sekarang ini. 

"Pemilihan langsung kan sudah berjalan, pilpres kemarin juga merupakan pemilihan langsung. Jadi, tinggal menyempurnakan saja, tidak usah (sistem pemilihan)-nya dibalik lagi ke awal," kata Emil. 

Secara pribadi maupun secara asosiasi, Emil pun telah menolak revisi RUU Pilkada. Ia menggerakkan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

"Jadi, sekarang serahkan kepada situasi masing-masing pemerintah kota saja. Alhamdulillah, kalau legislatif di Bandung kondusif," ujar Emil. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi semangat kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama terkait sikap mereka menolak revisi RUU Pilkada bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Terlebih, saat ini Basuki telah memutuskan mengundurkan diri dari Gerindra dan keputusannya memunculkan masalah baru dengan petinggi partai berlambang burung garuda itu.

"Kami (Ridwan dan Ahok) biasa BBM-an dan saling menyemangati menguatkan bahwa sikap kami (menolak revisi RUU Pilkada) itu benar," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu, di Balaikota Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Sebagai Ketua Asosiasi Wali Kota Wilayah Jawa, Emil mengatakan bahwa semua wali kota di Pulau Jawa telah menyepakati menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Selain itu, asosiasi kepala daerah pimpinannya juga telah bersepakat untuk melakukan efisiensi pemilihan langsung, seperti pembatasan kampanye terbuka.

"Kalau UU Pilkada disahkan, kita punya hak judicial review. Kita semua ini memiliki kepentingan, karena kepala daerah itu obyek penderita. Kedua, saya berkaca pada calon independen seperti saya tidak mungkin lolos menjadi kepala daerah, tanpa melalui pemilihan langsung," kata dia.

Menurut Emil, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat sangat penting. Sebab, masyarakat bisa mengetahui kualitas calon pemimpin mereka. 

Sedangkan apabila DPRD yang memilih, masyarakat hanya menerima calon pemimpin tanpa mengetahui rekam jejaknya. Pertemuan antara Basuki dan Emil berlangsung selama lebih kurang 45 menit.