Pengusaha pribumi minta Pemprov DKI lindungi UKM Glodok

Pernak-pernik Imlek di Glodok. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perlindungan kepada pedagang di Pasar HWI Lindeteves, Glodok. Jakarta Barat.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kawasan HWI Lindeteves merupakan salah satu pusat perdagangan yang menampung pelbagai pelaku usaha kecil menengah (UKM). Selama ini UKM memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional, Jakarta pada khususnya.

"Dengan jumlah 357 pedagang yang menghuni hampir 80 persen dari 800 kios yang tersedia, pasar tersebut menjadi salah motor perputaran arus barang dan jasa serta penyerapan tenaga kerja. Mengingat, dari 357 pedagang dapat menyerap tenaga kerja lebih kurang 1.500," kata Sarman yang juga Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/9).

HIPPI DKI berharap Pemprov DKI memberikan jaminan kelangsungan usaha yang kondusif. Pengusaha juga meminta jaminan perlindungan penuh dari pemerintah atas permasalahan yang terjadi. Khususnya gugatan dari salah satu pedagang yang memprotes harga kios.

Sarman menilai selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Pasar Jaya sudah memiliki dasar hukum dalam menetapkan harga kios. Apalagi harga kios setelah direvitalisasi sudah disepakati oleh para pedagang. Dan sudah melakukan pembayaran termasuk sang penggugat.

"Ini aneh, sudah membayar tapi masih menggugat. Padahal jika dia tidak mau, harusnya jangan menyewa kios di HWI Lindevetes," katanya.

Masalah ini sesungguhnya sudah muncul sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Namun semua gugatan yang dilayangkan terhadap revitalisasi ini tak digubris. Karena harga kios di HWI Lindeteves termasuk rendah dibanding dengan harga kios di lokasi lain di kawasan Glodok.