Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kembali ke Zaman Jadul

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, usulan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD merupakan suatu kemunduran. Pramono meyakini masyarakat akan mencatat partai yang bolak-balik beralih sistem hanya untuk kepentingan jangka pendek.

"Ini kan menunjukan bahwa kita seperti kembali ke zaman jadul," kata Pramono di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Pemilihan langsung oleh rakyat, menurut Pramono, telah melahirkan pemimpin dari hampir semua partai yang mempunyai kinerja baik. Ia mencontohkan Joko Widodo dan Tri Rismaharini (diusung PDI-P), Ridwan Kamil (PKS), dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Gerindra).

Jika kedaulatan rakyat dikembalikan ke DPRD, Pramono khawatir akan merusak demokrasi Indonesia. Alasan biaya tinggi, politik uang dan pragmatisme yang cenderung melekat pada pemilihan langsung, bagi Pramono masalah itu bisa diatasi dengan memperketat aturan yang ada.

"Sehingga tidak bisa politik uang itu marajalela. Bagaimanapun, di negara yang luas dan multikultur ini, maka solusi pemilihan langsung itu sudah menjadi kehendak rakyat," kata dia.

Parpol koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Awalnya, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.