Mendagri: Pernyataan SBY soal Pilkada Langsung Bukan Sikap Resmi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono terkait mekanisme pemilihan kepala daerah bukan sikap resmi pemerintah. Menurut Gamawan, SBY menyatakan hal tersebut sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Loh, itu kan sikap Partai Demokrat. Saya kira itu harus dipisah, ya," ujar Gamawan, saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga menilai, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Menurut Gamawan, sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. SBY, kata dia, juga menyetujui sikap pemerintah tersebut.

"Kalau Pak Presiden, dengan penjelasan kita yang kita sampaikan tadi, ya memang begitu sikap pemerintah, nggak ada masalah. Kita memang menunggu yang di DPR sekarang. Kan hak legislasi itu ada di DPR," tutur Gamawan.

Pemerintah, kata dia, saat ini masih menyiapkan dua draf RUU, yaitu pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD. Pemerintah sedang membuat berbagai perbaikan yang mungkin diperlukan, baik jika pilkada nantinya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

"Tidak ada jaminan kalau kedua opsi itu tidak ada masalah, kalau itu tidak ada sejumlah perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan perbaikan-perbaikan," ucap Gamawan.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol-parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

Kini, setelah sempat mendukung Pilkada lewat DPRD, Demokrat berubah sikap kembali menjadi pilkada langsung. SBY menilai, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.

"Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer. Pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen," papar SBY.

Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut