"Kalau Demokrat Walkout, Ngapain Mengajukan RUU Pilkada?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang memutuskan melakukan walkout pada saat-saat terakhir sidang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Paloh beranggapan, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap walkout seperti itu.

"Ketika Partai Demokrat walkout, sayang sekali, ngapain ngajuinRUU. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat," ujar Paloh seusai menghadiri acara rapat koordinasi nasional dan pembekalan anggota legislatif terpilih PKPI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Paloh mengatakan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan mendukung agar pilkada dilakukan secara langsung. Paloh menyayangkan mengapa RUU Pilkada secara langsung tidak bisa digolkan oleh partai pemenang Pemilu 2009 tersebut.

"Menurut saya, masyarakat pun enggak habis pikir," ucap Paloh.

Namun, Paloh tetap membuka pintu jika Demokrat masih ingin bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Paloh, komunikasi harus tetap berjalan terbuka dan cair dalam situasi seperti apa pun.

"Hari ini kita boleh berbeda pendapat, berbeda pikiran, strategi, tetapi esok lusa ada kemungkinan bisa menyatukan itu," kata Paloh.

Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat. Sementara itu, dua opsi lainnya adalah pilkada langsung dan tidak langsung.

Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.

Mendapatkan dukungan ini, Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan bahwa pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga.

Anggota Fraksi PDI-P, Yasona H Laoly, menduga, skenario yang dilakukan Demokrat merupakan bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan agar pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu karena, dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat, dan menjadi bagian dari hasil lobi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, sikap partainya yang memutuskan walkoutdari sidang paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari, untuk memperjuangkan rakyat. Alih-alih menanggapi kekecewaan masyarakat, Ruhut malah mengklaim rakyat semakin jatuh cinta dengan Partai Demokrat.

"Rakyat sudah cerdas, kan rakyat beranggapan makin cinta aja nih dengan Demokrat. Itu saja. Kebuka kan semuanya. Sepuluh syarat itu kan yang paling bagus. Kalau ada yang menyayangkan biarin saja," ujar Ruhut, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ruhut meminta agar partai lain tidak bertingkah seperti layaknya pelawak yang menginginkan pilkada langsung, tetapi tidak mendukung opsi Partai Demokrat dengan 10 syarat perbaikan. Keputusan walkout, kata dia, karena Demokrat tidak mau terjerumus dengan ikut membuat kesalahan.

"Jangan sampai nanti ada yang terpilih, tapi baru setahun terus ketangkap. Sekarang gini, era bupati langsung era siapa? Era SBY kan," kata dia.

Menurut dia, Demokrat menawarkan pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan yang paling ideal dan diinginkan rakyat.

"Kenapa dari dulu 10 syarat dari kami enggak mau masuk? Harusnya ikut dong sama kami. Jangan kami terus yang ngalah. PDI-P mereka tetap tidak setuju, satu poin rekam jejak itu. Mereka enggak setuju. Padahal, itu perlu lho track recordseseorang buat maju, Bos," kata anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, RUU Pilkada yang didalamnya mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD disahkan dalam forum paripurna, Jumat dini hari tadi, melalui votting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting, Demokrat walkoutdengan dalih opsi ketiganya yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tak diakomodir secara penuh dalam draf RUU itu.