Jokowi Diharapkan Bisa Kembalikan Hutan Adat kepada Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua menggelar pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) sore. Salah satu poin yang diusulkan kepada Jokowi adalah mengembalikan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat Papua. 

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte mengatakan, masalah yang dihadapi warga Papua adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dikuasainya hutan adat oleh industri tambang asing. 

"Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas UU Kehutanan dasarnya memungkinkan masyarakat hukum adat Papua memilik hutan adatnya menurut wilayah masing-masing," ujar Vitalis, seusai pertemuan.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, upaya pengembalian kepemilikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat di Papua akan memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya," lanjut dia. 

Menurut Vitalis, dikembalikannya hutan adat kepada masyarakat hukum adat sama sekali tak mengurangi hak negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan hutan adat serta sumber daya alam di dalamnya. Bahkan, kata Vitalis, pengembalian hutan adat akan mengakomodasi kepentingan semua pihak. 

"Pengembalian hutan adat ke masyarakat adat Papua tidak akan menghambat investasi. Justru, ini 'triple wins' bagi pemerintah, rakyat Papua dan dunia usaha," ujar dia.