Carut Marut Rumah Susun di Ibu Kota
Masalah demi masalah datang menghadang. Kesabaran Ahok pun habis.
Kesabaran
Wakil Gubernur DKI Jakarta Thahaja Purnama, hari itu, habis sudah.
Sambil mengangkat-angkat sebuah kartu berwarna putih, pria yang biasa
disapa Ahok itu memarahi pejabat Bank DKI di depan penghuni Rusun
Marunda, Jakarta Utara.
Dia tak kuasa menahan kesal saat tahu, kartu penghuni itu tak sesuai dengan permintaannya. Awalnya, Ahok ingin agar tanda pengenal penghuni rusun itu menyatu dalam bentuk kartu ATM. Lengkap pula dengan foto dan informasi lengkap sang penghuni. Selain itu, dia juga ingin semua pembayaran sewa rusun di Jakarta akan dilakukan secara autodebet rekening bank setiap bulan.
"Ini kenapa kartunya hanya seperti ini? Saya bukan minta seperti kartu hotel," kata Ahok kepada Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono di hadapan ratusan penghuni Rusun Marunda yang menghadiri acara itu, Kamis lalu.
Dia tak kuasa menahan kesal saat tahu, kartu penghuni itu tak sesuai dengan permintaannya. Awalnya, Ahok ingin agar tanda pengenal penghuni rusun itu menyatu dalam bentuk kartu ATM. Lengkap pula dengan foto dan informasi lengkap sang penghuni. Selain itu, dia juga ingin semua pembayaran sewa rusun di Jakarta akan dilakukan secara autodebet rekening bank setiap bulan.
"Ini kenapa kartunya hanya seperti ini? Saya bukan minta seperti kartu hotel," kata Ahok kepada Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono di hadapan ratusan penghuni Rusun Marunda yang menghadiri acara itu, Kamis lalu.
Kartu-kartu yang Ahok berikan secara simbolis, hanya berupa kartu penanda kepemilikan rusun, disertai sebuah nomor virtual account untuk pemilik rusun guna melakukan pembayaran sewanya tiap bulan.
Eko dan beberapa pejabat Bank DKI lain yang kena hardik hanya mengangguk-angguk kepala.
Kekesalan Ahok itu bukannya tanpa dasar. Pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan Ahok sudah susah payah "melawan" keengganan warga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh seperti di pinggiran sungai, di atas waduk, hingga bantaran rel kereta api untuk pindah ke rumah susun. Eh, masalah baru malah muncul dari pejabatnya sendiri.
Ahok menilai, desain kartu putih itu yang "seadanya" itu akan menyulitkan Pemprov DKI dalam mengontrol penghuni dan status kepemilikan rusun. Mantan Bupati Belitung Timur itu yakin, kartu putih itu akan menjadi bagian dari lingkaran setan masalah pemukiman kumuh.
Eko dan beberapa pejabat Bank DKI lain yang kena hardik hanya mengangguk-angguk kepala.
Kekesalan Ahok itu bukannya tanpa dasar. Pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan Ahok sudah susah payah "melawan" keengganan warga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh seperti di pinggiran sungai, di atas waduk, hingga bantaran rel kereta api untuk pindah ke rumah susun. Eh, masalah baru malah muncul dari pejabatnya sendiri.
Ahok menilai, desain kartu putih itu yang "seadanya" itu akan menyulitkan Pemprov DKI dalam mengontrol penghuni dan status kepemilikan rusun. Mantan Bupati Belitung Timur itu yakin, kartu putih itu akan menjadi bagian dari lingkaran setan masalah pemukiman kumuh.
"Warga miskin yang
dikasih rusun bisa jual lagi ke warga kelas menengah yang berani beli
rusun dengan harga Rp50 sampai 60 juta. Kemudian mereka kembali lagi
tinggal di bantaran kali. Ini kan masalah," katanya.
Dengan wajah masam, Ahok meminta Bank DKI untuk memperbaiki desain kartu. Dia tidak ingin ada lagi warga miskin yang bermain dan malah memperjualbelikan rusun yang telah diberikan oleh Pemprov DKI. "Saya kecewa. Nanti saya ingin bikin kartu ATM untuk penghuni rusun ini ada foto dan namanya. Sehingga ketika saya iseng mengetok pintu dan ternyata penghuninya tidak sesuai dengan data yang kita punya, saya bisa usir dia," katanya.
Bank DKI pun bergerak cepat. Dalam waktu 24 jam, Eko Budiwiyono bisa menunjukkan kartu tanda kepemilikan rusun desain baru. Berkelir merah, kartu itu sudah dalam berbentuk kartu ATM.
"Sekarang, sudah kami buatkan kartu dengan informasi lengkap. Pak Ahok juga sudah setuju, di kartunya telah kita sertakan informasi nama rusun, kode rusun, nama, dan foto penghuni, serta alamatnya," kata Eko, usai menemui Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Dengan wajah masam, Ahok meminta Bank DKI untuk memperbaiki desain kartu. Dia tidak ingin ada lagi warga miskin yang bermain dan malah memperjualbelikan rusun yang telah diberikan oleh Pemprov DKI. "Saya kecewa. Nanti saya ingin bikin kartu ATM untuk penghuni rusun ini ada foto dan namanya. Sehingga ketika saya iseng mengetok pintu dan ternyata penghuninya tidak sesuai dengan data yang kita punya, saya bisa usir dia," katanya.
Bank DKI pun bergerak cepat. Dalam waktu 24 jam, Eko Budiwiyono bisa menunjukkan kartu tanda kepemilikan rusun desain baru. Berkelir merah, kartu itu sudah dalam berbentuk kartu ATM.
"Sekarang, sudah kami buatkan kartu dengan informasi lengkap. Pak Ahok juga sudah setuju, di kartunya telah kita sertakan informasi nama rusun, kode rusun, nama, dan foto penghuni, serta alamatnya," kata Eko, usai menemui Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 5 September 2014.
(Foto: Kartu penghuni rusun desain terbaru)
Tak hanya memperbaiki
desain, Bank DKI juga kini menyertakan fitur autodebet terhadap setiap
kartu ATM tersebut. "Setiap jatuh tempo pembayaran, kita lakukan
autodebet ke rekening penghuni. Bila tiga kali autodebet tapi tidak
tertarik, kami akan tindak pemilik rusun," ujar Eko.
Kepada wartawan, Eko tidak menjelaskan secara pasti apa penyebab terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain kartu dan sistem pembayaran rumah susun yang diberlakukan sebelumnya.
Yang jelas, menurut Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeparto, Bank DKI kini telah mengubah pendekatan yang dilakukan untuk menarik pembayaran sewa dari warga penghuni rusun.
"Kalau dengan sistem yang kemarin itu, Dinas Perumahan DKI yang lebih aktif. Dia monitor pembayarannya sendiri, dan mengelola juga informasi siapa yang bayar dan sebagainya. Sekarang, kita pakai autodebet. Bank DKI yang lebih proaktif untuk menarik pembayaran," ucap Martono.
Ide Dinas Perumahan
Usut punya usut, rupanya kartu putih tanda bukti kepemilikan rusun--yang hanya terbuat dari plastik tanpa disertai fungsi ATM maupun informasi mengenai penghuni rusun--itu ide Dinas Perumahan DKI. Kata Ahok, Bank DKI sudah menunjukkan bukti kepadanya. "Kurang asem," imbuhnya.
Sedari awal melihat kartu putih itu, Ahok sudah menduga memang ada kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Dinas Perumahan. Ahok mengatakan Bank DKI yang menjalankan pilot project penggunaan transaksi nontunai di DKI Jakarta, tidak mungkin salah dalam mengartikan maksudnya.
Sebab dua bulan lalu, Bank DKI sukses membuat kartu identitas yang serupa untuk pedagang kaki lima (PKL) dan kartu tanda pengenal yang dipakai oleh pegawai Pemprov DKI, termasuk Ahok. "Bank DKI enggak punya salah."
Ahok tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas Perumahan DKI atau oknum lainnya dari dinas itu terlibat dalam permainan dalam kesalahan pembuatan desain kartu dan metode pembayaran sewa rusun ini.
Namun, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak bertanggung jawab. Kadis Perumahan DKI Yonathan Pasodung mengatakan bahwa kesalahan itu murni dari Bank DKI selaku pihak yang mengembangkan sistem pembayaran rusun secara elektronik di Ibu Kota.
"Kartu itu kan Bank DKI yang mengeluarkan, bukan Dinas Perumahan. Jadi soal masalahnya ya tanya saja sama Bank DKI," kata Yonathan.
Yonathan menampik telah salah menyampaikan informasi kepada Bank DKI terkait sistem pembayaran dan rancangan kartu tanda kepemilikan rusun itu. Menurutnya, Ahok yang menyampaikan instruksinya langsung ke Bank DKI, tidak melalui Dinas Perumahan dan Kantor Pemda. "Kebetulan saja obyeknya ada di (Dinas) Perumahan," katanya.
Menanggapi carut-marut masalah kartu ini, Gubernur Joko Widodo menekankan kembali bahwa agenda utama pemprov saat ini adalah membangun sistem. "Kita kan ingin sistem kartu yang gampang pengawasannya," kata dia. Kalaupun ada yang kurang di sana-sini, tinggal diperbaiki. "Kalau awal ada yang belum pas, ya harus diperbaiki lah," ujarnya.
Modus alih kepemilikan
Rusun yang sebenarnya disediakan untuk warga miskin, sering kali diperjualbelikan oleh oknum-oknum. Akibatnya, warga miskin kembali tinggal di tempat-tempat terlarang seperti bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, hingga kolong-kolong jembatan.
"Saya tahu ada oknum jual beli rusun. Dari RT, RW, sampai satpam, semua jadi oknum," kata Ahok.
Ahok juga tidak bisa menahan luapan emosinya saat membeberkan bahwa para pejabat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI juga banyak yang terlibat dalam permainan. Ia sampai mengancam untuk memecat Kepala Dinas Perumahan DKI Yonathan Pasodung bila tidak bisa menyelesaikan masalah ini.
"Saya muak dengan kemunafikan. Santun-santun ngomongnya, padahal mereka bajingan. Para pejabat korup itu, saya bilang pecat semua ke Pak Yonathan. Kalau tidak, Pak Yonathan yang saya pecat," katanya.
Ahok tak khawatir caci-maki dan kata-kata kasarnya ini akan membuat warga malah menjadi tidak simpatik kepadanya. Menurutnya ia hanya ingin menjalankan tugas konstitusinya untuk memimpin Jakarta dengan benar tanpa peduli persepsi yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinannya itu.
"Saya sekarang kayak orang gila, bukan kayak pejabat. Saya kayak begini juga karena sebetulnya saya sudah benci dan muak dengan segala macam permainan korupsi di sini. Kalau Anda tidak suka saya, paling Anda tidak mau pilih saya lagi nanti. tidak masalah," ujarnya.
Kemarahan Ahok itu justru menuai dukungan. Salah satunya datang dari pengamat properti Panangian Simanungkalit. Menurut Panangian kemarahan Ahok adalah teladan bagi kepala-kepala daerah lainnya.
"Jadi teladan sekaligus peringatan bagi birokrasi," ujarnya ketika dihubungi VIVAnews.
Kepada wartawan, Eko tidak menjelaskan secara pasti apa penyebab terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain kartu dan sistem pembayaran rumah susun yang diberlakukan sebelumnya.
Yang jelas, menurut Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeparto, Bank DKI kini telah mengubah pendekatan yang dilakukan untuk menarik pembayaran sewa dari warga penghuni rusun.
"Kalau dengan sistem yang kemarin itu, Dinas Perumahan DKI yang lebih aktif. Dia monitor pembayarannya sendiri, dan mengelola juga informasi siapa yang bayar dan sebagainya. Sekarang, kita pakai autodebet. Bank DKI yang lebih proaktif untuk menarik pembayaran," ucap Martono.
Ide Dinas Perumahan
Usut punya usut, rupanya kartu putih tanda bukti kepemilikan rusun--yang hanya terbuat dari plastik tanpa disertai fungsi ATM maupun informasi mengenai penghuni rusun--itu ide Dinas Perumahan DKI. Kata Ahok, Bank DKI sudah menunjukkan bukti kepadanya. "Kurang asem," imbuhnya.
Sedari awal melihat kartu putih itu, Ahok sudah menduga memang ada kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Dinas Perumahan. Ahok mengatakan Bank DKI yang menjalankan pilot project penggunaan transaksi nontunai di DKI Jakarta, tidak mungkin salah dalam mengartikan maksudnya.
Sebab dua bulan lalu, Bank DKI sukses membuat kartu identitas yang serupa untuk pedagang kaki lima (PKL) dan kartu tanda pengenal yang dipakai oleh pegawai Pemprov DKI, termasuk Ahok. "Bank DKI enggak punya salah."
Ahok tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas Perumahan DKI atau oknum lainnya dari dinas itu terlibat dalam permainan dalam kesalahan pembuatan desain kartu dan metode pembayaran sewa rusun ini.
Namun, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak bertanggung jawab. Kadis Perumahan DKI Yonathan Pasodung mengatakan bahwa kesalahan itu murni dari Bank DKI selaku pihak yang mengembangkan sistem pembayaran rusun secara elektronik di Ibu Kota.
"Kartu itu kan Bank DKI yang mengeluarkan, bukan Dinas Perumahan. Jadi soal masalahnya ya tanya saja sama Bank DKI," kata Yonathan.
Yonathan menampik telah salah menyampaikan informasi kepada Bank DKI terkait sistem pembayaran dan rancangan kartu tanda kepemilikan rusun itu. Menurutnya, Ahok yang menyampaikan instruksinya langsung ke Bank DKI, tidak melalui Dinas Perumahan dan Kantor Pemda. "Kebetulan saja obyeknya ada di (Dinas) Perumahan," katanya.
Menanggapi carut-marut masalah kartu ini, Gubernur Joko Widodo menekankan kembali bahwa agenda utama pemprov saat ini adalah membangun sistem. "Kita kan ingin sistem kartu yang gampang pengawasannya," kata dia. Kalaupun ada yang kurang di sana-sini, tinggal diperbaiki. "Kalau awal ada yang belum pas, ya harus diperbaiki lah," ujarnya.
Modus alih kepemilikan
Rusun yang sebenarnya disediakan untuk warga miskin, sering kali diperjualbelikan oleh oknum-oknum. Akibatnya, warga miskin kembali tinggal di tempat-tempat terlarang seperti bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, hingga kolong-kolong jembatan.
"Saya tahu ada oknum jual beli rusun. Dari RT, RW, sampai satpam, semua jadi oknum," kata Ahok.
Ahok juga tidak bisa menahan luapan emosinya saat membeberkan bahwa para pejabat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI juga banyak yang terlibat dalam permainan. Ia sampai mengancam untuk memecat Kepala Dinas Perumahan DKI Yonathan Pasodung bila tidak bisa menyelesaikan masalah ini.
"Saya muak dengan kemunafikan. Santun-santun ngomongnya, padahal mereka bajingan. Para pejabat korup itu, saya bilang pecat semua ke Pak Yonathan. Kalau tidak, Pak Yonathan yang saya pecat," katanya.
Ahok tak khawatir caci-maki dan kata-kata kasarnya ini akan membuat warga malah menjadi tidak simpatik kepadanya. Menurutnya ia hanya ingin menjalankan tugas konstitusinya untuk memimpin Jakarta dengan benar tanpa peduli persepsi yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinannya itu.
"Saya sekarang kayak orang gila, bukan kayak pejabat. Saya kayak begini juga karena sebetulnya saya sudah benci dan muak dengan segala macam permainan korupsi di sini. Kalau Anda tidak suka saya, paling Anda tidak mau pilih saya lagi nanti. tidak masalah," ujarnya.
Kemarahan Ahok itu justru menuai dukungan. Salah satunya datang dari pengamat properti Panangian Simanungkalit. Menurut Panangian kemarahan Ahok adalah teladan bagi kepala-kepala daerah lainnya.
"Jadi teladan sekaligus peringatan bagi birokrasi," ujarnya ketika dihubungi VIVAnews.
Para pemimpin, baik di
ibu kota maupun di daerah, harus mampu menyingkirkan orang-orang yang
tidak berkepentingan dan mengganjal upaya pemerintah untuk mengatasi
masalah kelangkaan hunian bagi masyarakat. Panangian mengatakan upaya
pemerintah daerah yang dilakukan Ahok harus diperkuat.
"Termasuk oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan baru Jokowi-JK," katanya.
Panangian mengatakan selain pengelolaan yang harus dibenahi, proyek pembangunan 1.000 tower yang berhenti harus segera dilanjutkan. "Untuk pengelolaan, sistem yang tengah dibangun Pemprov DKI dapat dijadikan contoh. Meskipun ada kekurangan di sana-sini yang harus segera diperbaiki," ujarnya.
Menurutnya sinergi antara Dinas Perumahan dan bank milik pemerintah daerah seperti yang dilakukan di Jakarta bisa diterapkan di daerah-daerah lain yang nantinya akan dibangun tower-tower rumah susun baru. Namun pengawasan harus dilakukan langsung oleh kepala daerah setempat seperti yang dilakukan Ahok.
Pengawasan menurutnya jangan hanya berhenti terhadap Dinas Perumahan dan bank milik pemda. Jika melihat apa yang terjadi di Marunda, menurutnya yang harus bertanggung jawab bukan sekadar dinas dan bank. "Pengelola rusun yang harus bertanggung jawab langsung," katanya.(ita)
"Termasuk oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan baru Jokowi-JK," katanya.
Panangian mengatakan selain pengelolaan yang harus dibenahi, proyek pembangunan 1.000 tower yang berhenti harus segera dilanjutkan. "Untuk pengelolaan, sistem yang tengah dibangun Pemprov DKI dapat dijadikan contoh. Meskipun ada kekurangan di sana-sini yang harus segera diperbaiki," ujarnya.
Menurutnya sinergi antara Dinas Perumahan dan bank milik pemerintah daerah seperti yang dilakukan di Jakarta bisa diterapkan di daerah-daerah lain yang nantinya akan dibangun tower-tower rumah susun baru. Namun pengawasan harus dilakukan langsung oleh kepala daerah setempat seperti yang dilakukan Ahok.
Pengawasan menurutnya jangan hanya berhenti terhadap Dinas Perumahan dan bank milik pemda. Jika melihat apa yang terjadi di Marunda, menurutnya yang harus bertanggung jawab bukan sekadar dinas dan bank. "Pengelola rusun yang harus bertanggung jawab langsung," katanya.(ita)
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih