Ahok: Kepala Daerah Jadi Boneka kalau Dipilih DPRD

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol sama oknum-oknum DPRD."

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan tidak menyetujui wacana pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Menurutnya, jika wacana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada itu terwujud, praktik politik uang dalam menentukan pemimpin daerah akan semakin merajalela.

"Pilkada itu harusnya langsung. Kalau lewat DPRD, nanti oknum anggota DPRD jadi kaya semua. Yang mau jadi pemimpin, nyogok-nyogok terus," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Jika RUU itu disahkan, Ahok mengkhawatirkan kepala daerah hanya akan menjadi boneka dari anggota-anggota Dewan yang memilihnya, dan bukan berfokus pada pembangunan demi melayani rakyat.

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol sama oknum-oknum DPRD. Jadi, tanggung jawabnya malah ke oknum DPRD. Nanti kita jadi kayak dijajah," ujarnya.

Ahok tidak mempermasalahkan persepsi sebagian orang yang mengatakan bahwa bila pemilukada dilaksanakan secara langsung, calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan kampanye. Ia mencontohkan diri dan Joko Widodo yang bisa memenangi Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 tanpa mengeluarkan biaya yang besar karena tidak melakukan politik uang.

"Ini, sih, bukan soal lebih mahal. Yang mahal itu yang pake menyogok. Itu mah elu aja bego. Aku juga dulu enggak mahal, enggak keluar duit. Kalau enggak mau nyogok, mah, murah aja," ucap Ahok.

RUU Pilkada masih dalam tahap pembahasan Panitia Kerja DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi-fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyetujui opsi pemilukada dilakukan lewat DPRD. Sedangkan fraksi lain yang terdiri dari fraksi PKB, Hanura, dan PDIP lebih menyetujui opsi pemilukada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.