"Indonesia Tidak Layak Berikan Subsidi BBM"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tidak layak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat. Alasannya, Indonesia bukan salah satu penghasil minyak terbesar dan tidak memiliki cadagan minyak dalam jumlah besar.

"Kita tidak layak memberikan subsidi minyak bagi masyarakat. Kebanyakan yang memberikan subsidi itu negara kaya minyak. Negara yang beri subsidi BBM dalam jumlah besar, cadangannya besar juga," ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Tony Prasentiantono, Rabu (3/9/2014).

Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia memiliki 4 miliar barel cadangan minyak, sedangkan Venezuela memiliki 298 miliar barrel cadangan minyak. Sementara, Indonesia dan Venezuela berada dalam daftar yang sama sebagai pemberi subsidi bahan bakar.

Selain itu, menurut Tony, Indonesia sebaiknya juga tidak memaksakan diri memberikan subsidi bagi masyarakatnya karena subsidi BBM belum tentu tepat sasaran. Tony menggunakan data studi IMF 2010 yang menyatakan bahwa gasoline, atau bensin, 60 persennya digunakan oleh "top 20 orang terkaya".

Hal senada disampaikan pula oleh Thomas T. Lembong, CEO dan Managing Partner Quvat Capital. Menurut Thomas, subsidi BBM bisa dialihkan untuk sekolah, rumah sakit, dan sarana lain yang lebih penting. Kata Thomas, masyarakat tidak perlu was-was dan menganggap pemerintah mengurangi subsidi. Pemerintah hanya mengalihkan untuk keperluan lain.

Rhenald Kasali (@Rhenald_Kasali)
KOMPAS.com - Indonesia adalah negeri kaya ironi. Kita bisa dengan mudah melihat potretnya di mana-mana. Contohnya, banyak orang bilang lautan kita sangat kaya. Ikannya ada di mana-mana. Tapi, cobalah lihatlah nasib nelayan kita. Mereka sangat miskin.

Kita juga menyebut diri sebagai negara agraris. Tanah kita sangat subur, sehingga apa pun yang kita tanam pasti tumbuh. Kembali, cobalah lihat nasib petani-petani kita. Sebagian besar mereka hidup dalam kemiskinan.

Potret ironis semacam itu juga terjadi di Papua Barat, persisnya di Kota Sorong. Sejak lama kota ini dikenal sebagai Kota Minyak. Sebagian masyarakat juga menyebutnya sebagai Lumbung Energi. Julukan itu bukan pepesan kosong. Pengeboran minyak di kota itu sudah dimulai sejak tahun 1935, oleh perusahaan Belanda, Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM).

Tapi, cobalah lihat nasib Lumbung Energi itu sekarang. Sangat ironis. Sebagai kota penghasil minyak, sudah selama berbulan-bulan Sorong mengalami krisis pasokan BBM.

Bukan seperti kita di Jawa yang baru merasakan kelangkaan BBM selama beberapa hari belakangan, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Di Sorong, sudah lebih empat bulan warganya mesti antre sejak pagi buta hanya untuk bisa membeli solar di SPBU. Bahkan panjang antreannya bisa lebih dari satu kilometer. Di sana SPBU dibuka jam 08.00 dan tutup jam 18.00.

Celakanya meski sudah antre sejak pagi buta, belum tentu hari itu mereka bisa mendapatkan BBM. Memasuki siang hari, biasanya seluruh jatah solar di SPBU sudah habis. Kalau sudah begitu, esok hari mereka terpaksa mengulang lagi dari awal. Antre di SPBU sejak pagi buta. Itu sebabnya, kata warga Sorong, lebih baik harga BBM-nya dinaikkan ketimbang pasokannya yang dikurangi.

Produksi vs Konsumsi

Apa yang terjadi di Sorong sesungguhnya adalah potret kecil dari masalah besar industri minyak kita. Ada masalah kapasitas, ada pula masalah kebijakan.

Contohnya soal antrean panjang di SPBU-SPBU di seluruh Indonesia yang menghebohkan itu, sebagaimana terjadi pekan lalu. Mudah diduga bahwa itu pasti terjadi. Betapa tidak! Permintaan BBM di satu sisi terus meningkat—lihat saja penjualan sepeda motor dan mobil yang terus bertambah, dan kita semua tahu soal itu—tetapi di sisi lain pasokannya malah dikurangi.

Soal BBM, saat ini kebutuhan dalam negeri sekitar 1,2 juta barel per hari (bph). Sementara volume produksi BBM kita hanya 650.000 bph. Jadi, hampir separuh BBM mesti kita impor.

Kondisi serupa terjadi dengan produksi minyak mentah kita. Selama beberapa tahun terakhir volume produksinya selalu di bawah target. Pada 2014, misalnya, kita menargetkan produksi minyak mentah 870.000 barel per hari, tapi selama Februari 2014 realisasinya hanya 803.000 bph.

Dengan kapasitas kilang kita yang 1,2 juta bph, berarti kita mesti mengimpor crude oil sekitar 400.000 bph. Sama seperti impor BBM yang terus meningkat, volume impor minyak mentah kita bakal terus bertambah. Penyebabnya, itu tadi, permintaan akan minyak mentah terus bertambah, sementara kapasitas produksinya semakin menurun.

Pentingnya I/EOR

Dalam banyak kasus yang terjadi di berbagai negara, produksi minyak mentah akan meningkat cukup signifikan bila ada dua hal. Pertama, adanya penemuan cadangan-cadangan minyak baru dalam jumlah besar di suatu lokasi. Kedua, keberhasilan pengembangan dan aplikasi dari teknologi improved oil recovery/enhanced oil recovery (I/EOR).

Bicara temuan, salah satu yang terbilang cukup besar adalah ladang minyak Cepu di perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur, yang puncak produksinya diperkirakan bakal terjadi pada tahun 2015-2016. Meski begitu produksi dari ladang tersebut mungkin juga hanya mampu mengangkat volume produksi minyak mentah nasional dari yang sekarang 800.000-an bph menjadi sekitar 900.000 bph.

Lalu, yang juga perlu menjadi catatan, setelah ladang minyak Cepu, Indonesia praktis tak memiliki temuan ladang-ladang minyak baru lagi yang volumenya betul-betul signifikan.

Maka, dalam konteks itu upaya Improve Oil Recovery/Enhanced Oil Recovery (I/EOR) menjadi penting untuk menahan laju penurunan produksi minyak mentah kita. Di sini, saya kira, kendati mafia migas menggurita fimana-mana, Pertamina akan memainkan peranan yang sangat penting. Kata William Moulton Marston, seorang penemu mesin polygraf, “Every crisis offers you extra desired power.”

Bicara soal ini, capaian  Papua Field seakan mulai mengukuhkan kompetensi perusahaan minyak kita  dalam penguasaan teknologi I/EOR. Di sumur minyak itu, selama Januari 2014 - Juni 2014, Pertamina sudah mulai mampu membukukan rata-rata produksi sebesar 1.156 bph. Padahal, target yang ditetapkan Pemerintah adalah 1.047 bph. Jadi volume  produksinya bisa 10 persen di atas target.

Menariknya, upaya peningkatan produksi tersebut tidak dilakukan dengan pengeboran baru, melainkan hanya memanfaatkan sumur-sumur yang sudah ada di sana. Untuk merawat sumur-sumur tua tersebut dan memasang 7 unit pompa dengan kapasitas 3.000 barel fluida per hari.

Keberhasilan meningkatkan eksplorasi pada sumur-sumur minyak tua di Papua ini seakan melengkapi keberhasilan sebelumnya diantara segala kegetiran memudarnya minyak Indonesia . Kita tahu, di sumur minyak Bunyu di Kalimantan Timur, perusahaan minyak kita mampu mengeksplorasi minyak dengan volume produksi 5.400 bph. Catatan penting dari Bunyu adalah semua dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Sebelumnya, perusahaan minyak kita juga lumayan sukses mengeksplorasi sumur minyak lainnya, seperti sumur minyak Tanjung, juga di Kalimantan Timur. Lalu, sebelumnya adalah sumur minyak tua di Banyu Urip, Jambaran-Tiung Niru, dan Natuna.

Seberapa penting peningkatan volume produksi dari sumur-sumur tua tersebut? Bagi saya, sangat penting. Apalagi kalau melihat tren penurunan volume produksi minyak nasional. Ini persis seperti pernyataan Martin Luther King Jr., “Only in the darkness you can see the stars.” (Prof. Rhenald Kasali)

KOMPAS.com - Produksi minyak nasional pada Juli 2014 tinggal 788.000 barrel per hari, hanya separuh dari tingkat produksi 34 tahun lalu (1980). Sebaliknya, konsumsi minyak naik dua kali lipat hanya dalam waktu 20 tahun, dari sekitar 807.000 barrel per hari tahun 1994 menjadi sekitar 1.650.000 barrel per hari tahun 2014.

Tak pelak lagi, kesenjangan antara konsumsi minyak dan produksi minyak kian menganga. Dalam 12 tahun terakhir saja, selisih antara konsumsi dan produksi minyak naik berlipat ganda, dari hanya 46.000 barrel per hari menjadi sekitar 750.000 barrel per hari, atau lebih dari 16 kali lipat.

Devisa yang terkuras untuk impor minyak tahun 2013 mencapai 42,2 miliar dollar AS, sedangkan ekspor minyak hanya 14,5 miliar dollar AS sehingga defisit minyak tahun 2013 mencapai 27,7 miliar dollar AS. Selama semester pertama tahun ini, defisit minyak sudah mencapai 13,7 miliar dollar AS.

Defisit minyak pertama kali terjadi pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Kala itu defisitnya masih 3,8 miliar dollar AS. Berarti, selama dua periode pemerintahan Yudhoyono, defisit minyak meroket lebih dari tujuh kali lipat.

Mekanisme paling ampuh untuk menemukan keseimbangan baru yang berkelanjutan agar kita berdaulat di bidang energi dan terhindar dari krisis minyak adalah penyesuaian harga. Tanpa penyesuaian harga, pemerintah tidak bakal mampu mengelola kebijakan energi nasional karena terlalu banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga harmoni permintaan dan penawaran minyak.

Kalau pemerintah bersikukuh mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada level sekarang, subsidi BBM bakal terus menggelembung. Kuota BBM bersubsidi harus senantiasa dinaikkan, impor minyak kian menggila, serta defisit perdagangan barang (trade account) dan defisit akun lancar (current account) bakal terus menghantui sehingga menekan nilai rupiah.

Selama empat tahun terakhir, harga minyak ekspor Indonesia selalu di atas 100 dollar AS per barrel. Gejolak di kawasan kaya minyak tampaknya akan berkepanjangan sehingga harga minyak tetap tinggi. Penjualan mobil dalam enam tahun ini naik 3,5 kali lipat dan penjualan sepeda motor naik 1,65 kali lipat. Sementara itu, nilai tukar rupiah selama tiga tahun terakhir merosot 27,8 persen dari tingkat terkuatnya pada 2 Agustus 2011.

Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah merupakan konsekuensi logis dari inkonsistensi pemerintah mengelola BBM. Mempertahankan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini yang sama dengan tahun lalu merupakan kemustahilan. Menghadapi gelagat kuota BBM bersubsidi bakal terlampaui, pemerintah lewat Pertamina membatasi pasokan. Dengan menggunakan mekanisme nonharga ini, niscaya terjadi kelebihan permintaan (excess demand) sehingga menimbulkan kelangkaan (shortage). Mahasiswa fakultas ekonomi semester pertama pun sangat paham soal itu.

Ketimbang berkutat dengan segala jurus nonharga mengendalikan permintaan BBM bersubsidi, alangkah arif jika pemerintah menohok ke akar masalah agar kanker BBM tidak menjalar ke tubuh perekonomian.

Setahun setelah kenaikan harga BBM memang bakal menekan perekonomian, membebani hampir seluruh segmen masyarakat, terutama penduduk miskin dan nyaris miskin (near poor). Adalah tugas utama pemerintah melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan gejolak. Namun, kita pun ingin tidak hidup di bawah bayang-bayang mitos.

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta, hampir dua pertiga tinggal di pedesaan. Harga beraslah yang paling sensitif bagi orang miskin dan nyaris miskin di pedesaan karena belanja untuk beras menghabiskan sepertiga dari belanja total mereka.

Selama lima tahun terakhir, harga beras naik 75,8 persen dari Rp 6.441 per kilogram (kg) pada November 2008 menjadi Rp 11.321 per kg pada Juli 2014. Cukup banyak keluarga tani yang menjadi pembeli neto, artinya produksi beras lebih kecil ketimbang konsumsi beras mereka. Selain itu, kenaikan harga eceran beras juga tidak proporsional dengan harga yang petani peroleh. Pada periode yang sama, harga padi dengan kadar air di bawah 14 persen di tingkat petani hanya naik 58 persen, dari Rp 2.909,18 per kg pada November 2008 menjadi Rp 4.597,59 per kg pada Juli 2014.

Sementara itu, selama November 2008 hingga Juli 2014, harga bensin bersubsidi hanya naik 8,3 persen, dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Orang miskin di pedesaan hanya mengeluarkan 2,46 persen dari pengeluaran totalnya untuk bensin. Pengeluaran terbesar kedua yang menentukan garis kemiskinan di pedesaan adalah untuk rokok kretek filter, yaitu 8,64 persen.

Jadi, cara paling ampuh menurunkan angka kemiskinan bukanlah dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi yang nyata-nyata menambah kenikmatan kelas menengah ke atas, melainkan dengan menjaga kestabilan harga beras di tingkat eceran seraya mendorong pendapatan petani dengan mereformasi mata rantai setelah panen. Selain itu, juga dengan menaikkan cukai rokok agar petani kian menjauh dari barang yang merusak kesehatan dan kantong petani.

Dampak inflatoar dari kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan memilih momentum kenaikan yang tepat. Dari perilaku inflasi bulanan pada 10 tahun terakhir, waktu paling pas menaikkan harga BBM adalah bulan September. Semoga Presiden Yudhoyono berbesar hati melakukannya, mengakhiri pemerintahannya dengan tinta emas, paling tidak kenaikan Rp 1.500, sehingga bisa menghemat anggaran tahunan Rp 69 triliun. Lalu, pemerintah baru nanti menaikkan lagi sebesar Rp 1.500 pada Februari atau selambat-lambatnya April 2015.

Dana tambahan di APBN sebesar Rp 138 triliun dialokasikan untuk membangun sektor pertanian guna melumatkan kemiskinan di desa. Selain itu, sebagian dana juga untuk membenahi angkutan umum dan membangun perumahan terjangkau di kota besar guna membasmi kemiskinan di perkotaan.

Dengan begitu, mulai tahun 2016 kita bisa keluar dari perangkap dan mitos BBM, lalu melaju dengan kecepatan penuh.

Faisal Basri