Basuki Yakin Apkasi dan Apeksi Ajukan Gugatan

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan DPR RI yang mengesahkan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

Kendati demikian, Basuki tidak akan melakukan gugatan apa pun. Dia menyerahkan masalah ini kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Rencananya kedua asosiasi akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nggak lah, saya nggak ada urusan (ke MK). Itu ada asosiasi yang ngurus. Kalau Pak Ridwan Kamil (Walikota Bandung) kan pengurus asosiasi. Ya pasti mereka akan gugat,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (26/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini lebih memilih berkonsentrasi membenahi Jakarta dengan segala macam permasalahannya. Karena waktunya untuk memimpin Kota Jakarta hanya tinggal tiga tahun lagi.

“Saya lagi pikir, tiga tahun ini beresin kerjaan sajalah. Beresin Jakarta. Kalau nggak, nantiletakin dasarnya malah nggak ada. Malah nanti berantakan kita tinggal. Saya tidak mau itu,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyatakan tidak mau mencalonkan lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta kalau sistem pilkada yang dilakukan melalui DPRD.

“Kalau nanti tahun 2017 saya dipilih DPRD, saya tidak mau mencalonkan,” tegasnya.

Kecuali, lanjut mantan DPR RI, nantinya ke depan diterapkan aturan klausul pembuktian harta terbalik para anggota DPRD hingga uang perjalanan dinas diperiksa. Kalau ternyata tidak sesuai dengan gaji yang didapat tiap bulan, maka harta anggota dewan tersebut disita.

“Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2006. Tapi nggak gampang juga. Ya jadi gimana. Inilah proses demokrasi. Nah makanya saya pikir, sudahlah, saya nggak mau pusingin,” tuturnya.

Yang penting bagi Ahok sekarang, bagaimana pelayanan terpadu satu pintu bisa berjalan dengan optimal, pembangunan infrastruktur berbasis rel bisa terwujud semuanya, dan mengatasi banjir melalui National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Lalu, menyelesaikan normalisasi semua sungai, penerapan sistem bus tidak pakai setoran tetapi pakai kartu debet, dan penerapan sistem renumerasi PNS yang berbasis kinerja.

“Yang penting tiga tahun kita beresin semuanya. Sehingga siapapun yang jadi gubernur terpilih di 2017 nanti dari pilihan DPRD, akan melanjutkannya. Kalau mereka (dewan dan gubernur) merubah semua yang kita letakkan, tentu orang akan marah nanti. Rakyat yang akan menilai,” paparnya. [Beritasatu.com]