Atasi Krisis Listrik, Jokowi-JK Akan Gunakan Batubara Sebagai Energi Primer

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadikan batubara sebagai andalan utama yang diolah sebagai salah satu sumber energi primer murah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik.

"PLTU batubara (akan) dibangun untuk memanfaatkan batubara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Jumat (23/9/2014).

Hasto mengatakan, kebijakan ini diambil setelah Pokja Energi melakukan pertemuan dengan para pakar. Mereka mendatangi pokja untuk memberikan berbagai masukan dan mendukung program Pemerintahan Jokowi-JK.

"Tim Transisi mengapresiasi berbagai masukan itu dan kita memang memerlukannya. Masukan para pakar itu niat ikut untuk membangun negeri," ujar Wakil Sekjen PDI-P ini.

Berdasarkan diskusi tersebut, kata Hasto, diketahui terdapat masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang. Hal tersebut diakibatkan karena cadangan kapasitas listrik hanya berkisar 14-26 persen.

Angka itu di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30 persen. Sementara di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia diperlukan tambahan pasokan listrik 34.000 megawatt sampai tahun 2019.

Diperkirakan kebutuhan investasi untuk itu sekitar 87 miliar dollar AS. Ke depan, Pokja Energi mengimbau industri padat energi harus menempati kawasan industri di daerah lumbung energi seperti di Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Mereka akan didorong untuk pengembangan aneka energi terbarukan.

"Diberi kesempatan seluas-luasnya bagi investor melalui kerjasama pemerintah swasta atau swasta murni. Industri dalam negeri terkait itu harus didorong dan dimaksimalkan melalui kerjasama tiga pilar, Pemerintah, Industri dan para periset," jelasnya.

PLN juga, lanjut dia, akan dirombak untuk mengarah pada otonomisasi organisasi di setiap wilayah dalam rangka efisiensi organisasi. Persoalan listrik yang asimetris antarwilayah di Indonesia tidak harus diputuskan terpusat di kantor Pusat PLN.

"Keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis listrik harus dioptimalkan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintahan bersama," ujar Hasto.

"Gerakan penghematan energi, audit energi, standardisasi teknis dan kompetensi, skema reward and punishment pemanfaatan energi dan konservasi pada umumnya akan lebih diseriusi. Payung hukum yang mengatur hal itu segera akan dibuatkan," pungkasnya.