Ahok: Partai di Indonesia itu Sebenarnya Hanya Dikuasai 2-3 Orang Saja

Jakarta - Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok tak risau dengan langkah sejumlah orang yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilukada. Kabarnya, ada yang tak menyukai Ahok karena mundur dari partai, sehingga mengajukan judicial review. 

Dalam judicial review itu yang digugat yakni soal dukungan partai. Jadi kalau partai menarik dukungan maka otomatis calon yang terpilih mesti mundur juga.

"Kalau saya bilang sih oke-oke saja. Tapi kalau mau kayak gitu kan di DPRD logikanya berarti semua kepala daerah harus jadi anggota DPRD, seperti parlementer. Presiden pun kalau mau jadi presiden harus menjadi bagian anggota DPR/MPR. Nah itu secara UU Anda nggak bisa, Anda cuma karena kesalahan kecil cari-cari sesuatu yang lebih runyam, gitu loh," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Ahok menilai, bila ada aturan dukungan dicabut maka pejabat yang sudah terpilih harus mundur juga amat sangat tidak adil. Toh, yang memilih adalah rakyat lewat Pilkada.

"Maka itu saya bilang tergantung MK. Itu berarti nanti, kita semua bikin partai saja, yang berkuasa hanya partai dan di Indonesia itu partai hanya dikuasai dua tiga orang sebenarnya. Masa negara begitu besar 250 juta penduduk hanya dikuasai 60 orang saja. Nggak bisa, ini rakyat sudah merasakan enak, namanya juga rakyat yang berkuasa kok. MK kan penjaga konstitusi, dia juga ngerti kok," urai dia.

"Semua masuk akal di dunia ini, mana ada yang nggak masuk akal," tutup dia.

Jakarta - Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok tak mempersoalkan penghapusan Hansip. Menurut dia, dalam struktur memang tak ada yang namanya Hansip. Lagipula apabila ada tenaga Hansip, karena sudah dihapus tinggal dijadikan Satpam saja.

"Maka oke-oke aja nanti dia kayak satpam-satpam di kompleks saja," kata Ahok di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

"Nanti kita atur di lurah dan camat. Tapi memang benar juga sih nggak ada dalam struktur kita ada hansip sebenarnya," jelas Ahok.

Selama ini yang resmi memakai seragam a la Hansip itu sebenarnya Linmas. Dan Linmas merupakan struktur resmi, bukan Hansip yang menjadi tenaga swadaya.

"Itu kan Linmas, kalau kita pakai itu kan bajunya bukan Hansip, tapi Linmas kan, nah sdangkan dia masih tetap Hansip," tutupnya.

Jakarta - Dinas PU DKI digeledah Kejagung. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah di Dinas PU tahun anggaran 2012 dan 2013. Apa kata Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok soal ini?

"Bagus. Bagus! Jadi semakin digeledah makin bagus, makin menakutkan orang yang ngemaling," kata Ahok di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Menurut Ahok dengan tindakan tegas sesuai hukum, maka orang akan semakin takut untuk korupsi. Siapa yang korupsi memang harus dihukum.

"Ya biar orang takut. Ya dong, masa nakut-nakutin tikus," imbuh dia.

Ahok hanya menjawab bijak saat ditanya soal kasus korupsi yang terjadi di PU DKI. "Nggak tau. Wallahualam. Semua orang juga sudah tahu banyak mark up," tutup dia.

Dugaan korupsi ini terkait kegiatan pekerjaan pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir di mana Kadis PU mengalokasikan dana sebesar Rp 14.404.132.000 di tahun 2012 dan Rp 7.211.633.000 di tahun 2013. Dalam prosesnya terjadi penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan.