Balik Arah, PKS Dukung Pilkada Tidak Langsung
"Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Hidayat nur Wahid.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju menyerahkan pemilihan kepala
daerah melalui DPRD. Padahal, dalam rapat panitia kerja Rancangan
Undang-Undang Pilkada Kamis kemarin, PKS masih bertahan untuk melakukan
pemilihan langsung.
"Perubahan sikap PKS ini sangat dinamis. Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat 5 September 2014.
Menurutnya, dengan pemilihan secara tidak langsung, penyelenggaraan pilkada bisa memperkecil ruang untuk korupsi dan politik uang. Di sisi lain, pilkada tidak langsung bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang.
"Jika ada tokoh independen berkualitas, maka partai politiklah yang bertugas menarik mereka untuk dicalonkan. Contohnya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil," ujar dia.
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu membantah kesepakatan Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada tidak langsung sebagai ajang balas dendam karena kalah dalam pemilu presiden.
"Logika untuk menguasai daerah tidak seperti itu. Terlalu mengada-ada ini diartikan balas dendam," tegas dia.
Fraksi Demokrat DPR berpendapat penyelenggaraan pilkada secara langsung lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu. Kata Khatibul, hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.
"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul.
"Perubahan sikap PKS ini sangat dinamis. Kami belajar dari Koalisi Merah Putih," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat 5 September 2014.
Menurutnya, dengan pemilihan secara tidak langsung, penyelenggaraan pilkada bisa memperkecil ruang untuk korupsi dan politik uang. Di sisi lain, pilkada tidak langsung bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang.
"Jika ada tokoh independen berkualitas, maka partai politiklah yang bertugas menarik mereka untuk dicalonkan. Contohnya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil," ujar dia.
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu membantah kesepakatan Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada tidak langsung sebagai ajang balas dendam karena kalah dalam pemilu presiden.
"Logika untuk menguasai daerah tidak seperti itu. Terlalu mengada-ada ini diartikan balas dendam," tegas dia.
Fraksi Demokrat DPR berpendapat penyelenggaraan pilkada secara langsung lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu. Kata Khatibul, hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.
"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul.
Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum
Kepala Daerah masih dibahas Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat.
Fraksi Demokrat DPR berpendapat penyelenggaraan pilkada langsung lebih
banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.
"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul dalam pesan tertulis, Jumat 5 September 2014.
Dalam perjalanan calon terpilih dalam pilkada langsung menurutnya sering kali terjadi ketidakharmonisan antara gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, atau wali kota dengan wakil wali kota.
"Alasannya karena kedua-duanya sama-sama merasa dipilih secara langsung. Sedangkan di saat yang sama afiliasi partai berbeda," ujarnya.
Menurut Khatibul, Partai Demokrat mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD sebagai reprensetasi dari suara masyarakat.
"DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," katanya.
Sementara, untuk penetuan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, Partai Demokrat mengusulkan agar kepala daerah terpilih mengajukan tiga nama sebagai calon wakil yang dipilih dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.
"Kemudian nama ini diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk ditetapkan salah satunya," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta agar pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang pemiliihan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat dihentikan.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, masih banyak persoalan yang harus dibahas secara mendalam terkait rancangan undang-undang ini, serta penataan kerangka hukum pemilu ke depan. Perludem mengusulkan agar pembahasan RUU Pilkada diserahkan kepada anggota DPR terpilih periode 2014-2019. (ita)
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan hampir semua tahapan dalam pilkada langsung melahirkan ketegangan dan kerawanan, baik dari sisi sosial maupun politik.
"Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat," kata Khatibul dalam pesan tertulis, Jumat 5 September 2014.
Dalam perjalanan calon terpilih dalam pilkada langsung menurutnya sering kali terjadi ketidakharmonisan antara gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, atau wali kota dengan wakil wali kota.
"Alasannya karena kedua-duanya sama-sama merasa dipilih secara langsung. Sedangkan di saat yang sama afiliasi partai berbeda," ujarnya.
Menurut Khatibul, Partai Demokrat mendukung pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD sebagai reprensetasi dari suara masyarakat.
"DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," katanya.
Sementara, untuk penetuan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, Partai Demokrat mengusulkan agar kepala daerah terpilih mengajukan tiga nama sebagai calon wakil yang dipilih dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.
"Kemudian nama ini diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk ditetapkan salah satunya," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta agar pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang pemiliihan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat dihentikan.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, masih banyak persoalan yang harus dibahas secara mendalam terkait rancangan undang-undang ini, serta penataan kerangka hukum pemilu ke depan. Perludem mengusulkan agar pembahasan RUU Pilkada diserahkan kepada anggota DPR terpilih periode 2014-2019. (ita)
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih