Ahok: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Anggota Dewan Makin Kaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut dia, pemilihan itu dapat membuat praktik suap-menyuap semakin besar antar-calon eksekutif dan legislatif. [Baca: Mayoritas Koalisi Merah Putih Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD]

"Seharusnya pemilihan langsung saja. Kalau dipilih DPRD, nanti oknum anggota Dewan tambah kaya semua, main sogok-sogokan semua," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (5/9/2014). 

Apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI dipilih melalui anggota Dewan, lanjut dia, maka pasangan Jokowi-Basuki tidak akan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Sebab, komposisi anggota DPRD DKI periode 2009-2014 didominasi oleh partai pendukung Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. [Baca: Ini Alasan PKS Berubah Sikap soal Pemilihan Kepala Daerah Langsung]

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengklaim dapat memenangkan hati rakyat dengan tidak membagi-bagikan uang saat berkampanye. Ia hanya bermodal kartu nama dan berhasil menjadi orang nomor dua di Ibu Kota. 

"Aku enggak keluar duit pas pilkada kemarin. Orang-orang begosaja yang mau nyogok dan curang biar menang," kata kader Partai Gerindra itu.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. 

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.