Ahok: Intinya, di Jakarta Tidak Boleh Mengemis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu yang diatur dalam perda itu adalah penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Ibu Kota. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, peraturan itu berlaku bagi semua pengemis, termasuk yang berkedok seni, seperti ondel-ondel, dan barongsai. "Intinya tidak boleh ngemis di Jakarta," tegas dia, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9/2014). 

Menurut Basuki, pengemis berkedok seni seperti itu bisa saja menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Namun, kata dia, keberadaan mereka menimbulkan kemacetan dan melanggar peraturan yang ada dengan praktik meminta-minta itu.

"Kalau mereka (ondel-ondel dan barongsai) menutupi jalan, ya tidak boleh. Hiburan di kampung dan perumahan boleh, kalau di pinggir jalan tidak boleh, karena berbahaya," kata Basuki. 

Dalam pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tersebut, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Perda ini melarang pula setiap orang untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. 

Berdasarkan aturan ini, orang atau badan pun dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Perda ini mengatur hukuman maksimal 60 hari kurungan atau denda Rp 20 juta untuk pelanggaran larangan ini.