Ahok: Di Jakarta Ini Bajingannya dari Rakyat Jelata sampai Para Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak takut terhadap adanya ancaman atas sikap keras dan ceplas-ceplosnya itu. 

Bahkan Ahok, sapaan Basuki, tidak takut mati karena telah mengasuransikan semua anggota keluarganya. Dengan demikian, jika ia meninggal dunia, semua anggota keluarganya masih dalam status berkecukupan. 

Ahok mengaku sudah gerah dan muak terhadap seluruh tindak korupsi yang ada di Jakarta. Dia tak segan memecat anak buahnya yang terbukti menyalahgunakan anggaran. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]

"Banyak pihak yang memandang tidak mungkin pejabat sekelas Wagub berani mati demi warga miskin. Saat ini, saya buktikan kalau saya mau melakukan itu. Saya sudah terlalu panas di sini dan berani saja angkat senjata," ucap Ahok, Kamis (4/9/2014).[Baca: Ahok: Saya Harap Pak Jokowi Cepat Dilantik Jadi Presiden]

Pagi tadi, dia kembali terpancing emosinya. Ahok kesal saat membagikan kartu virtual account Bank DKI kepada penghuni Rusunawa Marunda. Hal itu terjadi karena bentuk dari kartu tersebut hanya seperti kartu pintu hotel. [Baca: Pagi-pagi, Ahok "Ngomel" di Rusun Marunda]

Ahok kecewa dengan kartu virtual account produksi Bank DKI. Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono yang duduk di hadapannya terlihat pucat, kemudian ia tertunduk dan mengangguk. [Baca: Ahok: Banyak Pejabat DKI Santun Bicaranya, Ternyata Bajingan!]

Sementara untuk melawan para oknum penyewa lahan, penyewa unit rusun, maupun oknum backing pedagang kaki lima (PKL), Basuki berencana melengkapi pengamanannya dengan senjata.

"DKI sudah susah-susah bangun ribuan rumah, yang menikmati malah calo-calo dan pejabat, warga miskin setoran ke mereka. Saya nanti minta Pak Heru (Kepala Biro KDH DKI) menambah sembilan pistol isi 21 peluru buat tembak di tempat karena di Jakarta ini bajingannya dari rakyat jelata sampai para pejabat," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghuni Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, buka-bukaan bagaimana bisa menghuni unit yang seharusnya hanya untuk korban banjir yang direlokasi. Menyogok pejabat di Dinas Perumahan, itu kuncinya.

Sr, salah seorang dari penghuni di Rusun Pinus Elok yang tinggal di Blok 2, mengaku berinisiatif menjanjikan uang jutaan rupiah agar dapat SK menghuni rusun. Uang itu diserahkannya kepada pejabat pengurus SK di kantor Dinas Perumahan, Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

"Saya ada perjanjian dengan pimpinan di Dinas (Perumahan). Kalau SK keluar, saya kasih Rp 5 juta," kata warga lantai 1, Rusun A2 Pinus Elok itu, saat ditemui Kompas.com, Selasa (11/3/2014).

Dia menceritakan, ia mendaftar untuk menempati rusun pada 2012. Setelah mendaftar, ia membutuhkan SK untuk menempati rusun. Namun, karena SK tak kunjung keluar, ia berinisiatif menjanjikan uang dengan harapan SK dapat segera turun. 

Meski sudah menjanjikan uang Rp 5 juta kepada pejabat yang dimaksud, SK yang dibutuhkannya belum juga turun. Sr menolak menyebutkan siapa pejabat tersebut.

Menurut dia, perjanjian dengan pejabat di Dinas Perumahan itu dibuat pada masa sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Baru pada 17 Desember 2013, SK dapat diterimanya untuk menempati rusun. Tetapi, SK ini diperolehnya tanpa mengeluarkan uang Rp 5 juta kepada pejabat yang dijanjikan sebelumnya. 

"Karena orangnya sudah keburu dipindah. Akhirnya saya kasih uang Rp 100.000 buat orang pemda yang ngurus, buat uang rokoklah. Sekarang SK-nya sudah di tangan," ujar Sr. 

Namun, unit rusun yang baru berjalan 3 bulan ditempati itu kini sudah disegel merah sejak 20 Februari 2014. Batas pengosongannya yaitu 3x24 jam.

Sr menduga unitnya disegel karena ia dianggap tidak menghuni rusun itu karena sering terlihat kosong. Padahal, hal itu karena dirinya pergi bekerja mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 23.00. 

"Saya juga sudah kasih alasan, di sini keran bocor. Jadi ya enggak bisa dipakai rumahnya. Itu kan tanggungan dinas. Mereka mengakui kalau masih tunggu anggaran lama. Jadi saya perbaiki sendiri dulu," ujar Sr. 

Ia mengaku cukup nyaman menempati rusun tersebut. Sebab, dibanding mengontrak di luar, Rusun Pinus Elok memiliki ruang yang cukup luas dengan dua kamar. Per bulan, dia hanya membayar Rp 508.000 untuk biaya sewa. 

Saat ini, Sr masih menunggu informasi lanjutan untuk mengurus masalah penyegelan di unit rusun tempat tinggalnya. "Nanti dipanggil, kalau sekarang belum dipanggil. Kemarin saya sudah ke sana mengurus masalah ini," ucapnya. 

Pantauan Kompas.com, untuk rusun lainnya yang disegel sudah tampak sepi dan tak ada penghuni. Saat pintu sejumlah unit rusun yang disegel diketuk, tidak ada jawaban. Tetapi, perabotan seperti televisi, kursi, meja, dan jemuran pakaian masih terlihat. 

Salah satunya di rusun yang disegel merah, milik warga berinisial H, di lantai II, A4-207. Unit itu disegel tanggal 24 Februari dengan batas waktu pengosongan 7x24 jam. Tetapi, perabotan dan jemuran pakaian masih ada di depan rumah. Informasi dari petugas sekuriti, beberapa warga yang disegel itu sedang mengurus masalah mereka di kantor Dinas Perumahan, Jakarta Pusat. 

Diberitakan sebelumnya, kasus jual beli rusun yang melibatkan oknum PNS DKI diketahui setelah pengelola melakukan penyegelan karena adanya warga umum yang menempati rusun terprogram tersebut. Kala itu, karena disegel, warga umum ada yang melapor kepada pengelola bahwa mereka mendapat kunci rusun setelah mengeluarkan biaya dengan jumlah tertentu kepada oknum PNS DKI. 

Di Rusun Pinus Elok A dan B terdapat total 44 unit rusun yang disegel merah. Untuk Rusun Pinus Elok A, di Blok A1 terdapat 10 unit, di blok A2 terdapat 16 unit, di blok A3 ada 4 unit, dan di blok A4 ada 10 unit yang disegel. Sementara di Pinus Elok B, di blok B2 terdapat 4 unit rusun yang disegel.