Ini Alasan Mendagri soal Masyarakat Belum Terima E-KTP

KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih menggunakan bahan kertas di daerah Kebon Pala, Jakarta Pusat, ternyata tak hanya terjadi di satu tempat. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui masih banyak anggota masyarakat yang belum bisa mendapatkan KTP elektronik atau e-KTP. Pasalnya, hingga kini kementerian masih menunggu pencairan dana pembuatan e-KTP dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 500 miliar.

"Anggaran e-KTP ini sepenuhnya dari pusat dan sekarang masih tertahan di Kemenkeu, totalnya ada sekitar Rp 500 miliar untuk seluruh kabupaten kota. Setiap tahun kami terbitkan untuk 4 juta jiwa," ujar Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/8/2014).

Proyek e-KTP ini seharusnya sudah bergulir pada tahun 2012. Namun, proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 6 triliun itu baru terlaksana mulai akhir tahun 2013. Meski sudah ada sebagian masyarakat yang menggunakan e-KTP, tak sedikit pula yang hingga kini belum mendapatkan kartu elektronik itu.

Gamawan mengungkapkan, anggaran yang tertahan di Kementerian Keuangan itu kemungkinan besar akan turun pada bulan September. Setelah anggaran turun, pemerintah pusat akan langsung mendistribusikan anggaran untuk pencetakan E-KTP.

"Untuk sementara masih pakai KTP lama. Kalau sudah (anggaran cair), itu akan diganti dengan e-KTP," ungkap Gamawan.