Australia Nyatakan SBY dan Megawati Tak Terlibat Korupsi Pencetakan Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan, tidak ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks.

Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/7/2014) siang, Kedubes Australia mengirimkan pernyataan pers ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia.

Isi surat itu adalah klarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia mengenai dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.

Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama, yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency," demikian pernyataan pers yang dibuat dalam versi bahasa Indonesia di situs Kedubes Australia.

Sebelumnya, Presiden SBY membantah berita yang ditayangkan Wikileaks dan dikutip oleh media online nasional Sindonews.comtentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

CANBERRA, KOMPAS.com — Pemerintah Australia menyatakan memang sengaja memerintahkan pencegahan penyebarluasan informasi untuk melindungi tokoh politik senior di Asia Tenggara dari risiko kecaman yang tak berdasar.

Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/7/2014) siang, BBC Indonesia menerima surat elektronik dari Kedutaan Besar Australia.

Isi surat itu adalah klarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia mengenai dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.

Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Pemerintah Australia memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan, apakah hal tersebut memang faktanya demikian, atau tidak. Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar," demikian petikan surat tersebut.

Lebih jauh, Pemerintah Australia menyatakan, penyebutan nama-nama tokoh dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.

"Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency. Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian."

Sebelumnya, Wikileaks membocorkan surat bertanggal 12 Juni 2014 mengenai perintah Mahkamah Agung Australia untuk mencegah penyebarluasan informasi kasus dugaan korupsi pencetakan uang.

Perintah itu disertai larangan mengaitkan sejumlah figur politikus ternama di kawasan Asia Tenggara dengan dugaan korupsi tersebut. Di antara nama-nama politikus itu terdapat Najib Razak, Mahathir Muhammad, SBY, Megawati Soekarnoputri, dan Laksamana Sukardi.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (31/7/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, informasi yang dirilis Wikileaks, yang kemudian dimuat sebuah situs berita Indonesia, telah merugikan namanya. "Berita tersebut dapat menimbulkan spekulasi, kecurigaan, dan bahkan fitnah," kata Yudhoyono.