Soal Investasi Asing, Faisal Basri: Prabowo dan Jokowi Terbuka

Jakarta -Dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, menyatakan sama-sama terbuka terhadap investasi asing. Dalam hal ini, keduanya perlu diapresiasi.

"Menurut saya, kedua kontestan ini pandangannya terbuka. Prabowo dan Hashim (Djojohadikusumo, adik Prabowo) investasi di luar negeri juga banyak. Jadi hampir mustahil dia menolak investasi asing," kata Faisal saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Oleh karena itu, lanjut Faisal, kedua capres ini layak diapresiasi. "Kita juga harus fair, 2 orang ini open minded. Pak Jokowi juga mengandalkan pasar luar negeri sebagai ekspor. Jadi bukan malu-malu kok, mereka memang buat ekonomi Indonesia terbuka," kata Faisal.

Dengan semakin banyaknya investor yang masuk ke Indonesia, Faisal meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 7%. "Seharusnya bukan suatu yang muluk-muluk, realistis," tegasnya.

Agar investor mau masuk, tambah Faisal, harus ada pembenahan ekonomi secara makro, seperti pengelolaan anggaran negara. "Kalau kita lihat persoalan mendasar adalah pengelolaan APBN yang tidakproper. Demi APBN, demi rupiah, sektor ekonomi dicekek," cetusnya.

(drk/hds) 

Jakarta -Kedua calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo mengklaim mengusung ekonomi kerakyatan dalam program-programnya. Namun, berbagai janji yang mereka tawarkan tetap membutuhkan pendanaan yang sangat besar.

Pengamat ekonomi Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo mengatakan, untuk mendukung program-program yang diusung kedua capres ini perlu modal. Sulit jika hanya mengandalkan APBN.

"Zaman sekarang mengandalkan APBN nggak betul dan nggak ada gunanya karena terbatas. APBN sudah habis untuk memberikan subsidi, dana KUR, sudah tidak pada tempatnya," kata Kodrat saat acara Diskusi Moneter Penjualan Bank Mutiara, Harga Jual Vs PMS, di Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Oleh karena itu, perlu diberdayakan sumber-sumber pembiayaan lain seperti perbankan. Meski peran perbankan begitu penting, tetapi Kodrat menilai Prabowo dan Jokowi minim membahasnya dalam debat capres yang dilangsungkan kemarin.

"Bagi saya, belum terlihat terutama ke industri perbankan. Agak aneh ketika capres soal ekonomi kerakyatan, dan berpihak masyarakat ekonomi lemah, tetapi nggak bicara soal perbankan," paparnya.

Debat capres kemarin, tambah Kodrat, juga kurang menyentuh program pembiayaan untuk sektor pertanian. Padahal Prabowo dan Jokowi sama-sama menyebutkan bakal mengutamakan sektor ini.

Menurut Kodrat, sektor pertanian masih sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ini karena sektor pertanian dianggap berisiko.

"Perbankan kita tidak ingin risiko yang terlalu besar. Sedangkan pertanian ada cuaca, gagal panen, risiko jadi tinggi. Dua capres nggak paparkan itu, masih normatif," tegasnya.

Program bank pertanian, demikian Kodrat, juga kurang didalami. "Debat kemarin kurang sari sisi itu. Apakah kita benar-benar bisa mendirikan bank pertanian?" tuturnya.