JK Tanggapi Soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun yang Disebut Prabowo

Pasuruan -Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kebingungan dengan data kebocoran Rp 7.200 triliun yang dipaparkan Prabowo Subianto dalam debat capres (15/6) kemarin. JK menganggap data Prabowo tidak valid, apa alasannya?

"APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) cuma Rp 1.800 triliun, bagaimana bocornya Rp 7.000 triliun. Bagaimana cara menghitungnya?" tanya JK di sela-sela kunjungannya ke Ponpes Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jatim, Senin (16/6/2014).

Menurut JK kebocoran APBN per tahun tidak mungkin mencapai Rp 7.000 triliun. Ia menduga Prabowo salah memaparkan data. "Mungkin dia nggak mengerti data," katanya.

Kebocoran APBN lanjut JK bisa terjadi salah satunya karena korupsi pada anggaran pembangunan. "Gaji kan nggak bisa dikorup," imbuhnya.

Dalam perhelatan debat capres kemarin, Prabowo menyebutkan Indonesia kehilangan kekayaan negara Rp 1.000 triliun. Bahkan, Prabowo mengutip pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang disebutnya pernah mengatakan kerugian ini mencapai Rp 7.200 triliun.

Soal angka kebocoran ini, Menkeu Chatib Basri tidak mengetahuinya. "Nggak ada yang bocor anggaran. Jangan tanya saya, saya benar-benar nggak ngerti," ujar Chatib.

Dalam posisinya saat ini, Chatib mengaku tidak elok jika mengomentari pendapat atau program para capres. "Nanti saja setelah Oktober kalau mau tanya pandangan. Setelah saya tidak jadi menkeu," kata Chatib

Pihak KPK mengaku tidak membantah pernah menyebut angka Rp 7.200 triliun. Menurut Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, angka itu memang pernah disebut tetapi bukan sebuah kajian empiris.

"Pernyataan yang dikeluarkan itu potensi, belum ada kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun itu. Saya lihat ini adalah potensi, analisis Pak Ketua (KPK)," kata Johan.

Namun, Johan menambahkan, KPK belum pernah merilis angka tersebut sebagai data resmi. "Tidak pernah ada," ujarnya.

Prabowo dalam debat bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pihaknya berjanji mencegah kebocoran kekayaan negara. Hal ini penting setelah KPK menyebutkan dana sebesar Rp 7.200 triliun telah hilang setiap tahunnya.

"Tahun lalu, ketua KPK menyebutkan kebocoran dan kehilangan kekayaan negara 1 tahun sebesar Rp 7.200 triliun. Tim pakar kami menggunakan angka Rp 1.000 triliun, itu sudah fantastis," kata Prabowo.

Istilah kebocoran anggaran ini memang belum dijelaskan detil oleh Prabowo. Meskipun dalam konteks APBN pun ada di sisi penerimaan negara dari berbagai sektor.