BPK Beri WDP, Basuki: Seharusnya Lebih Buruk

Ahok.Org – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta tahun 2013. Padahal tahun sebelumnya, opini BPK ats laporan keuangan DKI Jakarta adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru berpendapat seharusnya Pemprov DKI memperoleh nilai yang lebih buruk, yakni Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).

“Memang harus turun. Kalau saya yang pilih, saya pilih tidak nyatakan pendapat. Masih ada aset enggak beres dan nyolong-nyolong duit,” ujarnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/6)

Pemberian opini WDP tersebut, menurut Ahok BPK berbaik hati jika dibanding dengan dirinya yang justru menilai lebih buruk lagi. “Kalau BPK masih baik hati cuma turun satu tingkat. Kalau saya yang periksa, Tidak Menyatakan Pendapat,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna, pada Sidang Paripurna DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, mengatakan penilaian WDP tersebut alasannya, pertama karena realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan melewati batas waktu.

Adapun batas waktu yang disebutkan adalah 15 Desember 2013 dengan entry jurnal realisasi belanja bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan bendahara kepada pelaksana kegiatan.

Kedua, pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai yaitu tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, serta aset belum selesai disensus tidak didukung rincian.

BPK juga menyoroti banyak hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta. Seperti kegiatan Pembuatan Sistem Informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgetting, sistem Belanja Hibah dan Bansos, e-Aset, e-Fasos-Fasum dan e-Pegawai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. [Berita8]