APKLI: Cara Ahok Tertibkan PKL seperti Penjajah

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan keras Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) Monas mengundang pro dan kontra. 

Salah satunya ialah dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APKLI Ali Mahsun menyebut tindakan Pemprov DKI Jakarta tidak manusiawi.

"Pakai pistol atau kejut listrik bukan cara manusiawi, tapi cara penjajah, seperti yang Ahok (Basuki) lakukan. Cara-cara Ahok yang kolonial seperti itu harus segera dihentikan," kata Ali, kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Menurut dia, persenjataan lengkap satpol PP itu telah mencederai harkat dan martabat PKL. Ia menyayangkan langkah Pemprov DKI yang tidak lagi menganggap PKL sebagai warga negara biasa yang membutuhkan uang dalam menghidupi keluarga mereka. 

Ali berpendapat keberadaan PKL di Monas maupun Tanah Abang tidak mengganggu stabilitas pemerintahan DKI Jakarta. Seharusnya, lanjut Ali, Pemprov DKI menggunakan cara komunikasi dalam menertibkan PKL. 

"Pendekatan sosiokultural dan ekonomi juga harus dilakukan. Jangan sampai penertiban PKL Monas seperti Tanah Abang, yang mengusir pelan-pelan dari jalan dan membuat PKL bangkrut di Blok G," kata Ali.

Di sisi lain, Ali mengklaim telah melakukan banyak hal bagi PKL Monas. Dia mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan PKL Monas dan menjelaskan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 

"Saya sampaikan bagaimana mencari jalan keluarnya. Pemerintah diuntungkan dan PKL juga tidak dirugikan," ujar dia.