Penasihat Jokowi Klaim Telah Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Taufik Yudi Mulyanto menuturkan sudah ada sebanyak lima rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, TGUPP telah bekerja sesuai fungsinya sejak dikukuhkan Jokowi pada 12 Februari lalu. 

"Kami rekomendasikan ke gubernur dan wagub terkait pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), sampah, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), e-budgeting, dan rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD)," kata Taufik, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu menjelaskan, soal permasalahan rusunawa misalnya, tim penasehat gubernur itu berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan melihat bagaimana permasalahannya di lapangan. Lebih lanjut ia menuturkan, TGUPP harus dapat memanfaatkan dengan baik rusunawa yang telah ada di ibu kota. 

Salah satu kekurangan di dalam rusunawa adalah puluhan blok dengan ratusan unit, namun hanya sedikit pegawai negeri sipil (PNS) yang bertindak menjadi pengawas. Akibatnya, banyak terjadi praktik jual-beli unit rusun dan pengalihan hak sewa kepada pihak lainnya. Tak hanya itu, ia mengklaim, TGUPP juga berfungsi membantu relokasi warga di wilayah tertentu ke rusun yang disediakan. Seperti relokasi warga Waduk Pluit, Ria Rio, dan sebagainya. 

Sementara dalam permasalahan ULP, TGUPP memberi rekomendasi kepada Jokowi-Basuki untuk mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Sebab, ULP belum dapat optimal dalam bekerja jika belum ada perangkat di bawahnya. Padahal Jokowi telah menunjuk I Dewa Gede Soni untuk menjabat sebagai Kepala ULP. 

"Tanggal 4 April kemarin sudah kita laporkan rekomendasi kita kepada Wagub," kata Taufik. 

Rencananya, mereka akan memberi rekomendasi keenam, yakni merumuskan format seleksi terbuka atau lelang jabatan. Seleksi terbuka itu ditujukan kepada seluruh PNS eselon III dan IV. Untuk menindaklanjuti sistem seleksi terbuka itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Intinya, lanjut dia, TGUPP harus dapat menerjemahkan keinginan gubernur hingga perangkat tingkat bawah. 

"Kita harus menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah regulasi. Serta menjembatani inplementasi pemerintah daerah warga dan ke pegawai di bawah," ujar Taufik. 

Di samping itu, mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta itu menampik timnya tidak pernah bekerja. Ia menjelaskan, tiap hari Senin, pihaknya mengagendakan persiapan pertemuan dengan para SKPD. Di hari Selasa, TGUPP mengadakan pertemuan dengan SKPD. Kemudian, di hari Rabu, pihaknya terjun ke lapangan mendalami permasalahan yang dirumuskan. 

Sementara itu, setiap hari Kamis dan Jumat pagi, pihaknya merumuskan masukan dan rekomendasi kepada Jokowi-Basuki. Paling tidak sebelum Shalat Jumat tiba, rekomendasi itu sudah tiba di Jokowi-Basuki dengan tembusan Sekretaris Daerah (Sekda).